LIVETV
Danrem 042/Gapu Ikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi oleh TNI Jajaran Kodam II/Sriwijaya Polisi Kembali Ciduk Pentolan Geng Motor Kota Jambi Kejari Tanjab Barat Tahan Bos PT Jasmine Indah 15 Link Twibbon Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 2 Orang Pelaku Narkoba Bersenpi Diciduk Polisi, 11 Paket Sabu Siap Edar Disita




Home / Nasional

Jumat, 27 Agustus 2021 - 07:42 WIB

Badan Pangan Nasional Resmi Dibentuk, Bulog : Penugasan Pangan Lebih Cepat

Petani memanen padi dengan mesin pemanen di lahan tidur di Desa Bulungcangkring, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Senin (23/8). Pemerintah resmi membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho

Petani memanen padi dengan mesin pemanen di lahan tidur di Desa Bulungcangkring, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Senin (23/8). Pemerintah resmi membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Foto: ANTARA/Yusuf Nugroho

JAKARTAPemerintah resmi membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Perum Bulog berharap penugasan pangan dapat lebih cepat dan memudahkan Bulog dalam bertindak sebagai operator dalam setiap program pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaluddin Iqbal, mengatakan, diharapkan proses kerja Bulog dalam melakukan kebijakan pangan juga dapat lebih sederhana. Sebab, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pangan nantinya akan dialihkan seluruhnya kepada BPN.

BACA JUGA :  Danrem 042/Gapu Pimpin Sidang Parade Cata PK TNI AD Gelombang II TA 2021

Sejauh ini, terdapat sejumlah kementerian yang terlibat dalam kebijakan pangan, termasuk soal importasi dan operasi pasar bahan pangan pokok seperti beras. Di antarnya, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, hingga Kementerian Sosial.

“Sebetulnya (manfaat) secara langsung terkait kebijakan pangan itu kita akan mengacu ke satu lembaga yaitu Badan Pangan Nasional. Namun, posisi Bulog dari dulu sampai sekarang tetap sama sebagai operator,” kata Awaluddin kepada Republika.co.di, Kamis (26/8).

BACA JUGA :  Kendaraan Dinas Pemkab Tanjab Barat Banyak Nunggak Pajak

Poin penjelasan mengenai penugasan pangan kepada Bulog diatur dalam Pasal 29, di mana dijelaskan Menteri BUMN menguasakan kepada Kepala BPN untuk memutuskan penugasan kepada Bulog dalam rangka kebijakan pangan nasional.

BACA JUGA :  Bupati Tinjau Pembangunan Sport Center

Adapun mengenai mekanisme pengambilan keputusan kebijakan pangan, Awaluddin menegaskan, hal itu merupakan ranah pemerintah sebagai pengambil regulasi. Meski BPN telah dibentuk, Bulog tidak akan menjadi pihak yang mengambil keputusan kebijakan dan tetap fokus dalam menjalankan penugasan.(*)

Sumber : republika

Share :

Baca Juga

Nasional

Sekda Leher Gubernur, Sekda tak Berfungsi, Gubernur Berjalan tanpa Leher

Nasional

Kasad Terima Hibah 6 Ambulance dari PT. Tebu Mas untuk RS TNI AD

Nasional

Mundur Lagi, Pelantikan Kepala Daerah Akhir Februari

Nasional

Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Jatuh pada Hari Minggu 24 Mei 2020

Nasional

Penahanan Enam Tersangka Kasus Suap DPRD Jambi Diperpanjang KPK

Olahraga

Wakasad; Meskin Hujan Gowes Ranah Minang Tour De Singkarak 2020 Sukses Terlaksana

Nasional

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1.673 Bal Rokok Ilegal

Nasional

Muhammadiyah Tanggapai Wacana Menag Sertifikasi Wasbang Dai