Bupati Terima Notulen Pemeriksaan Keuangan Daerah dari Tim BPK Jambi

KUALA TUNGKAL – Bupati KH. Anwar Sadat menerima Notulen hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BKP) Perwakilan Jambi, Kamis (01/04/21).

Notulen tersebut diserahkan oleh BPK Jambi setelah selesai melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada acara pertemuan dengan Bupati Tanjab Barat, H. Anwar Sadat di aula Rumah Dinas Bupati, Kamis (01/04/21).

Dalam notulen yang disampaikan pada Bupati itu, Tim BPK Jambi yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas BPK No 26/ST/XVlllJMB/3/2021 yang telah melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari, mulai tanggal 3 Maret dan berakhir 1 April.

Ketua Tim BPK Jambi, Bambang Supriyanto menyampaikan dalam Notulennya ada beberapa item yang ditemukan oleh Tim BPK Jambi yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Daerah, diantaranya, cara pengelolaan pendapatan yang belum memadai, sehingga terjadi potensi penerimaan menjadi terhambat.

“Selain itu cara penatausahaan kontrak pengadaan belanja modal agar tertib, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan RAB, dan hasil pemeriksaan mohon dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi,” sebut Bambang Supriyanto.

Pertemuan yang dihadiri Sekda H. Agus Sanusi, para Asisten, Kepala BKAD, Kepala Dinas PU,  Ir H Andi Nuzul,  Kadis Pendidikan, H Martunis Yusuf, Plt Kadis Perkim/Kadis Bapenda,  Yon Heri, SE,  Kadis Perikanan,  Ir Netty Martini, Kadis Kesehatan dr. Hj. Andi Pada, Kepala Diskoperindag & UMKM,  Safriwan, SE,  Kepala Inspektorat,  Asisten ll,  berlangsung penuh keakraban dan sederhana.

Dalam notulen yang disampaikan pada Bupati itu, Tim BPK Jambi yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas BPK  no 26/ST/XVlllJMB/3/2021 yang telah melaksanakan pemeriksaan selama 30 (tiga puluh) hari, mulai tanggal 3 Maret lalu sampai 1 April, selain ada beberapa temuan yang ditemukan oleh Tim BPK Jambi yang di Ketua oleh Bambang Supriyanto, ada pula beberapa point yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Daerah,  diantaranya, cara pengelolaan pendapatan yang belum memadai, sehingga terjadi potensi penerimaan menjadi terhambat.(Rt)