Polri Akan Gelar Operasi Ketupat Mulai 18 April-1 Mei 2023

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia akan menggelar apel pasukan Operasi Ketupat 2023 mulai pekan depan.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Operasi Ketupat 2023 akan berlangsung mulai 18 April hingga 1 Mei 2023, dengan melibatkan 148.261 personel.

“Puncak arus mudik diprediksikan terjadi pada tanggal 18 April, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 24-25 April, dan gelombang kedua pada tanggal 29 April -1 Mei,” kata Sandi dikutip dari kompas.com, Rabu (12/4/23).

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sandi Nugroho menyebut Ratusan ribu personel terdiri atas 1.290 personel Mabes Polri, 91.153 personel polda jajaran, dan 55.818 personel dari instansi terkait lainnya akan dikerahkan dalam Operasi Ketupat 2023.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo rencananya akan memimpin apel tersebut pada Senin (17/4/23) menatang di kawasan Monas Jakarta.

Nantinya terdapat 146.475 lokasi yang menjadi objek pengamanan, meliputi masjid, terminal, bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, objek wisata, dan objek vital lain.

Polri juga akan mendirikan pos pengamanan sebanyak 1.857 pos, pos pelayanan sebanyak 713 pos, dan pos terpadu sebanyak 217 pos.

“Operasi ini merupakan operasi kemanusiaan tentunya dalam hal di masyarakat yang akan mudik dan balik dapat menggunakan ruas jalan dengan aman, selamat, tertib, lancar dan tentunya sehat,” ujarnya.

Beberapa atensi yang menjadi fokus dalam Operasi Ketupat 2023 meliputi kecelakaan lalu lintas, pengaturan angkutan barang, rekayasa lalu lintas di jalan tol dan jalur alternatif lainnya, serta pengaturan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni dan Gilikmanuk.

Selain itu, pengaturan transportasi umum, kegiatan masyarakat seperti pasar tumpah, pengendalian di lokasi wisata, dan ketersediaan BBM.

Kemudian kenaikan harga, ketersediaan bahan pokok, bahan penting lainnya, dan antisipasi bencana alam menjadi perhatian Polri dan pemangku kepentingan terkait.(red)