Proses penentuan sejumlah pejabat pengganti Gubernur, Walikota maupun Bupati yang cukup banyak jumlahnya itu, seperti luput dari perhatian publik, utamanya dalam konteks Pemilu yang harus dilakukan pemilihan secara jujur, adil, demokratis dan beretika. Jadi mungkinkah dengan cara itu tidak akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain, sehingga asas keadilan tidak bisa diharap akan terwujud dalam Pemilu yang dibanggakan sebagai bentuk pests demokrasi yang sesungguhnya ?
Sejumlah pertanyaan yang mengganjal serupa itu akan membuat kericuhan dan kegaduhan yang sangat potensial menimbulkan kerusuhan. Setidaknya, dapat segera dibayangkan ketika satu pihak memaksakan kehendak agar dapat memenangkan pertarungan dalam Pemilu 2024 yang sangat terasa terus meningkat suhunya, maka tidak mustahil letupan akan terjadi dalam frekuensi yang sulit diukur hingga meluas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, wanti-wanti sejak awal supaya masing-masing pihak bisa menahan diri untuk tidak bertindak secara berlebihan, sebab masing-masing kelompok selalu saja ada elemen yang gampang tersulut dan mempunyai hasrat melakukan serangan balasan. Meski sebetulnya reaksi semula itu sendiri tidak sama sekali dimaksudkan serangan. Kondisi yang rentan menjelang maupun setelah Pemilu 2024 menghasilkan suatu kepastian, patut diwaspadai oleh segenap aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hal-hal yang tidak fiinginkan terjadi dapat diantisipasi sejak dini.
Penulis : Jacob Ereste
Editor : Redaksi
Sumber Berita : Lintastungkal
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya