Topik Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?. (FOTO : Dok. Ist/LT)

Rekomendasi

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?

Rekomendasi | Republik | Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

REPUBLIK – Niat mulia menyejahterakan 2,3 juta tenaga honorer kini menjadi “bom waktu” bagi keuangan daerah. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang…

Data APBD 2026 Kota Jambi menunjukkan kondisi yang sangat jomplang. Bayangkan, perbandingannya mencapai 10:1! Dari total anggaran Rp1,77 Triliun, sebesar Rp1,06 Triliun (59%) habis hanya untuk bayar gaji pegawai, sementara anggaran pembangunan cuma kebagian Rp113 Miliar. (FOTO : DOk. Ist)

Kota Jambi

Kota Jambi di Ambang Lumpuh Pembangunan: Belanja Pegawai Tembus 59%, Ruang Publik Nyaris Mati

Kota Jambi | Senin, 30 Maret 2026 - 09:45 WIB

Senin, 30 Maret 2026 - 09:45 WIB

JAMBI – Pemerintah Kota Jambi kini berada dalam posisi terjepit. Di tengah ambisi pembangunan kota, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 justru…

Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) mulai menekan daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Hal ini memicu kekhawatiran ribuan tenaga honorer dan PPPK di daerah akan

Rekomendasi

Ironi “Cuci Gudang” Honorer: UU HKPD untuk Daerah, Karpet Merah untuk Program Penguasa!

Rekomendasi | Republik | Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mempertontonkan standar ganda yang luar biasa dalam manajemen SDM aparatur. Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 2022…

Ilustrasi Belanja Pegawai Pemerintah

Berita

Belanja Pegawai 32 Persen dari APBD Tanjab Barat, Sekda : Mau Tidak Mau Harus Dipangkas

Berita | Kamis, 9 Juni 2022 - 10:21 WIB

Kamis, 9 Juni 2022 - 10:21 WIB

KUALA TUNGKAL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 Hal status kepegawaian di Lingkungan…