Kota Jambi di Ambang Lumpuh Pembangunan: Belanja Pegawai Tembus 59%, Ruang Publik Nyaris Mati

JAMBI – Pemerintah Kota Jambi kini berada dalam posisi terjepit. Di tengah ambisi pembangunan kota, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 justru menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Alokasi untuk belanja pegawai membengkak hingga 59,77 persen, atau mencapai Rp1,06 triliun dari total anggaran Rp1,77 triliun.

Angka ini menjadi “lampu merah” bagi kemandirian fiskal daerah. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) secara tegas membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen. Dengan sisa waktu transisi hingga 2027, Pemkot Jambi hanya memiliki satu tahun tersisa untuk memangkas hampir separuh beban gajinya jika tidak ingin terkena sanksi pusat.

Ketimpangan yang Menyakitkan: Gaji vs Pembangunan

Ironisme terlihat jelas saat membandingkan hak pegawai dengan hak masyarakat umum. Dalam APBD 2026, belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik hanya dijatah Rp113,8 miliar.

Angka ini kalah telak dibandingkan belanja operasi (termasuk gaji dan rutin) yang menyedot Rp1,68 triliun. Artinya, masyarakat Jambi hanya mendapatkan porsi pembangunan yang sangat “kerempeng” dibandingkan biaya birokrasi yang gemuk.

Tingginya belanja pegawai, menurut Maulana, salah satunya disebabkan oleh besarnya kebutuhan pembayaran gaji PPPK yang mencapai sekitar Rp320 miliar per tahun. Ia menilai, meski besar, anggaran tersebut tetap memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal.

“Gaji dan honor itu kembali ke masyarakat, menjadi stimulus ekonomi,” katanya seeprti dilangsir Jambiprima, Minggu (29/03/2026).

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, berkilah bahwa besarnya belanja pegawai memberikan stimulus bagi ekonomi lokal karena uang tersebut beredar di masyarakat. Namun, para analis kebijakan menilai argumen ini sebagai pembenaran atas struktur anggaran yang konsumtif, bukan produktif.

Beban Berat 5.907 PPPK

Pembengkakan anggaran ini salah satunya dipicu oleh pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini mencapai 5.907 orang, melampaui jumlah ASN reguler yang hanya 4.200 orang. Gaji PPPK saja menyedot Rp320 miliar per tahun.

Bom Waktu 2027: “UU HKPD mewajibkan angka 30% di tahun 2027. Jika per hari ini masih 59%, artinya Pemkot harus memangkas hampir Rp500 Miliar beban pegawai dalam setahun. Siapa yang akan dipecat? Atau belanja pembangunan yang akan ditiadakan sama sekali?”

“Kalau aturan (30 persen) itu diterapkan secara ketat, tentu menjadi persoalan,” aku Maulana, Minggu (29/03/2026). Ia tak menampik adanya kekhawatiran di banyak daerah akan potensi kebijakan tidak populer, termasuk pengurangan pegawai, jika efisiensi gagal dilakukan.

Ketergantungan Kronis pada Pusat

Kondisi ini diperparah dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya berada di angka Rp711 miliar. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk membayar total belanja pegawai yang menembus angka Rp1 triliun. Praktis, Pemkot Jambi sepenuhnya bergantung pada “belas kasihan” dana transfer pusat sebesar Rp1,06 triliun untuk sekadar bertahan hidup dan menggaji pegawainya.

Tahun 2026 menjadi momentum “hidup atau mati” bagi tata kelola keuangan Kota Jambi. Tanpa langkah radikal seperti penataan ulang jumlah pegawai, digitalisasi birokrasi, dan peningkatan PAD secara drastis, Kota Jambi terancam mengalami kelumpuhan pembangunan total pada tahun 2027 saat aturan UU HKPD berlaku penuh.

Penulis : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal