UU HKPD Archives - LINTASTUNGKAL

Topik UU HKPD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan seluruh Pemerintah Daerah agar tidak menjadikan aturan pembatasan belanja pegawai 30% dalam UU HKPD sebagai alasan untuk memecat pegawai. Mendagri menekankan pentingnya efisiensi anggaran non-prioritas dan peningkatan PAD sebagai solusi utama sebelum mengambil langkah ekstrem PHK.

Hot Issue

Mendagri Tegaskan Pemda Dilarang Jadikan PHK PPPK Solusi Instan Masalah Anggaran

Hot Issue | Jumat, 3 April 2026 - 19:42 WIB

Jumat, 3 April 2026 - 19:42 WIB

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap…

Batas 30% UU HKPD Bisa Ditawar: Ada ruang penyesuaian (relaksasi) yang dimungkinkan oleh regulasi. Melalui ayat (2) dan (3), Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki ruang untuk duduk bersama menentukan angka belanja yang realistis sesuai kemampuan fiskal daerah tanpa harus melakukan PHK PPPK. (FOTO : Dok. Istimewa/LT)

Editorial

30% UU HKPD Bukan Harga Mati, PPPK Tak Perlu Cemas! Kuncinya Kepala Daerah Harus Berani

Editorial | Rekomendasi | Jumat, 3 April 2026 - 07:40 WIB

Jumat, 3 April 2026 - 07:40 WIB

JAMBI – Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak diperpanjangnya kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat batasan belanja pegawai 30% mulai meresahkan…

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?. (FOTO : Dok. Ist/LT)

Rekomendasi

Belanja Pegawai Membengkak, PPPK Jadi Kambing Hitam atau Korban Kebijakan Pusat?

Rekomendasi | Republik | Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

Senin, 30 Maret 2026 - 19:36 WIB

REPUBLIK – Niat mulia menyejahterakan 2,3 juta tenaga honorer kini menjadi “bom waktu” bagi keuangan daerah. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang…

Data APBD 2026 Kota Jambi menunjukkan kondisi yang sangat jomplang. Bayangkan, perbandingannya mencapai 10:1! Dari total anggaran Rp1,77 Triliun, sebesar Rp1,06 Triliun (59%) habis hanya untuk bayar gaji pegawai, sementara anggaran pembangunan cuma kebagian Rp113 Miliar. (FOTO : DOk. Ist)

Kota Jambi

Kota Jambi di Ambang Lumpuh Pembangunan: Belanja Pegawai Tembus 59%, Ruang Publik Nyaris Mati

Kota Jambi | Senin, 30 Maret 2026 - 09:45 WIB

Senin, 30 Maret 2026 - 09:45 WIB

JAMBI – Pemerintah Kota Jambi kini berada dalam posisi terjepit. Di tengah ambisi pembangunan kota, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 justru…

Masa Depan ASN PPPK dalam Pusaran UU HKPD: Efisiensi atau Eksekusi? (FOTO : Dok. Istimewa/LT)

Opini

Masa Depan ASN PPPK dalam Pusaran UU HKPD: Efisiensi atau Eksekusi?

Opini | Sabtu, 28 Maret 2026 - 18:11 WIB

Sabtu, 28 Maret 2026 - 18:11 WIB

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) awalnya dijanjikan sebagai alat pemerataan fiskal. Namun,…

Implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD) mulai menekan daerah untuk membatasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Hal ini memicu kekhawatiran ribuan tenaga honorer dan PPPK di daerah akan

Rekomendasi

Ironi “Cuci Gudang” Honorer: UU HKPD untuk Daerah, Karpet Merah untuk Program Penguasa!

Rekomendasi | Republik | Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

Jumat, 27 Maret 2026 - 01:10 WIB

JAKARTA – Pemerintah saat ini sedang mempertontonkan standar ganda yang luar biasa dalam manajemen SDM aparatur. Di satu sisi, UU No. 1 Tahun 2022…

Di tengah implementasi UU HKPD yang menargetkan efisiensi belanja pegawai maksimal 30% pada 2027, banyak PPPK mulai bertanya-tanya: Apakah seragam ini masih bisa mereka kenakan tahun depan? Antara status 'Penuh Waktu' yang membebani fiskal daerah atau 'Paruh Waktu' yang memangkas pendapatan, ribuan pengabdi negara kini berada di persimpangan jalan. (FOTO : Dok. Istimewa)

Editorial

Implementasi UU HKPD: PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu yang Paling Terdampak?

Editorial | Kamis, 26 Maret 2026 - 18:58 WIB

Kamis, 26 Maret 2026 - 18:58 WIB

JAKARTA – Bayang-bayang tahun 2027 kian nyata bagi jutaan tenaga non-ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor…