Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Lintas Tungkal

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 09:23 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

JAKARTA – Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang.

Hal tersebut menjadi pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah penting yang harus dilakukan setelah Rakor ini. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Dengan begitu, setiap perkara yang berhasil diungkap dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Hal itu mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem yang transparan dan akuntabel, serta digitalisasi yang mampu meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.

Upaya ketiga bisa dilakukan dengan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara.

“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tutur Iljas Tedjo Prijono.

Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, diketahui total target operasi (TO) tahun 2026 ada 120 kasus. Dengan adanya Satgas Anti-Mafia Tanah, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan menetapkan 151 tersangka. Dari penanganan tersebut, tanah seluas 110.046.567 meter persegi telah diselamatkan, dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra Gunawan.

Adapun Rakor yang dihadiri oleh 414 peserta gabungan dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi ini berlangsung selama dua hari, yakni sejak 12-13 November 2026. Dalam penutupan Rakor, hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso. (GE/CK)

Penulis : GE/CK

Sumber Berita: Kementerian ATR/BPN

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%
Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan
Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla
Berita ini 6 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 09:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 09:23 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Sabtu, 21 November 2026 - 09:11 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Jumat, 20 November 2026 - 13:30 WIB

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Jumat, 20 November 2026 - 13:25 WIB

Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

Berita Terbaru