Demo di DPRD, PMII Tanjabbar Desak Pemerintah Berantas Mafia BBM dan Elpiji Subsidi

KUALA TUNGKAL – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjung Jabung Barat melakukan aksi Demo di Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat. Kedatangan puluhan Aktivis PMII disambut oleh Wakil Ketua I Ahmad Jahfar dan Anggota DPRD Jamal Darmawan Sie, Rabu (21/9/22).

Koodinator aksi Iskandar menyampaikan, Saat ini kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi oleh Pemerintah menuai persoalan baru ditengah – tengah Masyarakat.

Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui peningkatan konsumsi nasional, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, secara otomatis mengganggu rencana tersebut yang berkaitan dengan hajat orang banyak.

Dilain sisi sambung Iskandar, justru pemerintah menaikkan harga BBM yang secara otomatis mengganggu ketiga rencana tersebut yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

“Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia,” katanya.

Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.

Menaikkan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis Negara. Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.

“Sejatinya menyediakan gas elpiji 3 kilogram (kg) bagi warga tak mampu. Namun disayangkan hingga hari ini masih banyak kelompok masyarakat mampu yang memakainya, dampak dari ini, kuota gas elpiji 3 kg kerap habis di tengah jalan hingga akhirnya terjadi kelangkaan,” sebutnya

“Warga tak mampu pun akhirnya dirugikan Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg dimana salah satunya adalah distribusi tertutup. ini lebih jelas asalkan datanya benar tepat sasaran. Jangan sampai ada kesalahan terutama dalam melakukan pengawasan,” sambungnya.

Menurutnya, alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM dan Gas bersubsidi.

“Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik Mafia yang sangat merugikan rakyat dan negara,” katanya.

Merespon sejumlah persoalan tersebut, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bersikap :

1. Menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. Mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas Mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Mafia Gas tabung 3 kg bersubsidi.

3. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi dengan tepat sasaran.

4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM dan Gas bersubsidi.

5. Meminta DPRD untuk transparansi anggaran perencanaan penetapan, penyediaan website agar dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Jambi, Ahmad Jahfar mengatakan, dari poin 1 hingga 4 yang disampaikan kami setuju.

“Kita akan dorong Bupati untu membentuk Tim terpadu terkait hal tersebut. Karena yang sudah itu untuk Masyarakat Desa yang jauh dari SPBU,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Dalam distribusi BBM ini, menurutnya tidak masalah diberikan juga kepada pengecer asalkan sesuai dengan peruntukannya. Sebab kalau pengecer ini tidak diperbolehkan, itulah yang membuat harga BBM eceran di Desa tinggi.

“Saya akan coba sampaikan persoalan ini dengan eksekutif,” kata Jahfar.

Ditambahkan oleh Ahmad Jahfar, terkait transparansi anggaran, perencanaan, dengan penyediaan website agar mudah diakses Masyarakat bisa saja dilakukan.

“Teknis yang begitu di Sekretariat Dewan,” katanya.(Bas)