Amir Sakib, Kami Konsisten Patuhi Amanah Pasal 71 UUN 10 Tahun 2016

- Redaksi

Kamis, 30 Januari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO : Drs. H. Amir Sakib, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

FOTO : Drs. H. Amir Sakib, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib menegaskan pihaknya telah menjalankan amanah pasal 71  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal mutasi sejumlah pejabat dan ASN.

Hal itu kata Amir Sakib menandakan bahwa Pemkab Tanjab Barat memiliki semangat yang sama dengan Bawaslu dalam menciptakan Pilkada Serentak yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat.

Demikian diutarakan beliau pada acara Workshop Penerapan Pemberlakuan Pasal 71 gelombang pertama provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh (Panwaslu Provinsi) di Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (28/01/20).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Acara Workshop langsung dibuka oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo dan di hadiri langsung oleh tuan rumah Gubernur Sumatra Barat H. Irwan Prayitno.

Menurut Amir Sakib bahwa sesuai tahan Pilkada 2002, tanggal pelaksnaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020 lalu.

Dimana lanjut Wabup, pada pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa,”Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.

“Dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh Pemkab Tanjab Barat, kita mutasi pada tanggal 6 Januari kemarin,” terangnya.

Wabup sependapat, pemberlakukan pasal 71 guna menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada berlangsung guna menciptakan Pilkada 2020 berkualitas dan bermartabat khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat.(*)

Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Berita Terkait

NasDem Diisukan Bakal Dukung Romi-Saniatul di Pilgub Jambi, Syarif Fasha Bilang Begini!
Sosialiasikan Peraturan, KPU Tanjabbar Targetkan Partisipasi Pemilih Meningkat
Ketua DPRD Tanjabbar Hadiri Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024
Mendekati Pilwako, Budi Setiawan dan Cecep Suryana Intens Sowan ke Sejumlah Tokoh dan Gubernur Jambi
BREAKING NEWS : Zidan Akan Hibur Masyarakat Tanjabbar di Peluncuran Pilkada Serentak 2024
BREAKING NEWS ; Pj Kepala Daerah Wajib Mundur Jika Maju Pilkada, Paling Lambat 15 Juli 2024
Pilkada Tanjabbar 2024, Bakal Calon Masih Berebut Perahu Partai di Jakarta
Pilkada Tanjab Barat 2024, PKB Usung Anwar Sadat-Katamso
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 19:26 WIB

NasDem Diisukan Bakal Dukung Romi-Saniatul di Pilgub Jambi, Syarif Fasha Bilang Begini!

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:35 WIB

Sosialiasikan Peraturan, KPU Tanjabbar Targetkan Partisipasi Pemilih Meningkat

Selasa, 2 Juli 2024 - 19:20 WIB

Ketua DPRD Tanjabbar Hadiri Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024

Minggu, 30 Juni 2024 - 18:09 WIB

Mendekati Pilwako, Budi Setiawan dan Cecep Suryana Intens Sowan ke Sejumlah Tokoh dan Gubernur Jambi

Minggu, 30 Juni 2024 - 12:07 WIB

BREAKING NEWS : Zidan Akan Hibur Masyarakat Tanjabbar di Peluncuran Pilkada Serentak 2024

Berita Terbaru