KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib menegaskan pihaknya telah menjalankan amanah pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal mutasi sejumlah pejabat dan ASN.
Hal itu kata Amir Sakib menandakan bahwa Pemkab Tanjab Barat memiliki semangat yang sama dengan Bawaslu dalam menciptakan Pilkada Serentak yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat.
Demikian diutarakan beliau pada acara Workshop Penerapan Pemberlakuan Pasal 71 gelombang pertama provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh (Panwaslu Provinsi) di Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (28/01/20).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara Workshop langsung dibuka oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo dan di hadiri langsung oleh tuan rumah Gubernur Sumatra Barat H. Irwan Prayitno.
Menurut Amir Sakib bahwa sesuai tahan Pilkada 2002, tanggal pelaksnaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020 lalu.
Dimana lanjut Wabup, pada pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa,”Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.
“Dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh Pemkab Tanjab Barat, kita mutasi pada tanggal 6 Januari kemarin,” terangnya.
Wabup sependapat, pemberlakukan pasal 71 guna menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada berlangsung guna menciptakan Pilkada 2020 berkualitas dan bermartabat khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat.(*)
