indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Pengerjaan Sumur Bor Untuk Warga, Satgas TMMD ke-113 Datangkan Tenaga Ahli Bakti Sosial TMMD ke-113, Belasan Anak di Khitan Massal Enam Kali Tanpa Jeda Pemerintah Kota Jambi Kembali Mendapatkan Opini WTP Ini Pj Bupati Muaro Jambi, Tebo dan Sarolangun AHY: Demokrat Akan Berkoalisi Untuk Melakukan Perubahan Lebih Baik di Indonesia

Home / Pilkada

Kamis, 30 Januari 2020 - 01:42 WIB

Amir Sakib, Kami Konsisten Patuhi Amanah Pasal 71 UUN 10 Tahun 2016

FOTO : Drs. H. Amir Sakib, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

FOTO : Drs. H. Amir Sakib, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib menegaskan pihaknya telah menjalankan amanah pasal 71  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal mutasi sejumlah pejabat dan ASN.

Hal itu kata Amir Sakib menandakan bahwa Pemkab Tanjab Barat memiliki semangat yang sama dengan Bawaslu dalam menciptakan Pilkada Serentak yang berintegritas, berkualitas dan bermartabat.

Demikian diutarakan beliau pada acara Workshop Penerapan Pemberlakuan Pasal 71 gelombang pertama provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh (Panwaslu Provinsi) di Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (28/01/20).

Acara Workshop langsung dibuka oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo dan di hadiri langsung oleh tuan rumah Gubernur Sumatra Barat H. Irwan Prayitno.

Menurut Amir Sakib bahwa sesuai tahan Pilkada 2002, tanggal pelaksnaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020 lalu.

Dimana lanjut Wabup, pada pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa,”Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.

“Dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh Pemkab Tanjab Barat, kita mutasi pada tanggal 6 Januari kemarin,” terangnya.

Wabup sependapat, pemberlakukan pasal 71 guna menjaga netralitas ASN dan potensi konflik kepentingan selama Pilkada berlangsung guna menciptakan Pilkada 2020 berkualitas dan bermartabat khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjab Barat.(*)

Share :

Baca Juga

Pilkada

Daftar Penjaringan PAN, Fasha Kirim Utus Ambil Formulir

Pilkada

KODE : Sekitar 25 Pengajuan Sengketa PHP Pilkada Masuk Ambang Batas, Termasuk Jambi

Pilkada

KPU Tanjab Barat Rekrut 670 PPDP

Tanjab Barat

KPU Tanjabbar Dedline Bacalaon Perbaiki dan Lengkapai Berkas Pendaftaran Hingga 16 September

Advetorial

KPU Tanjabbar Sukses Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020

Nasional

Pilkada Tetap Digelar Diujung Tahun 9 Desember

Berita

Partisan ASN Salah Satu Pemicu IKP Pilkada Serentak 2020

Pilkada

Hari Ini KPU Jambi Gelar PSU di 88 TPS