indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya Pemkab Batanghari Kembali Terima WTP Pelatihan Anyaman Purun Masuk Desa Diharapkan Meningkatkan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Sekda Provinsi Jambi Buka Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Kapolres Muaro Jambi Terima Kunjungan Supervisi Slog Polri

Home / Provinsi Jambi

Kamis, 12 November 2020 - 19:05 WIB

Babak Baru : 48 Anggota DPRD Masa 2014-2019 Ikut Terseret dalam Dakwaan Ketok Palu APBD Jambi

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

JAMBI – Kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada periode 2014-2019 memasuki babak baru.

Sidang perdana tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston, Ar Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Dalam surat dakwaan tersebut, jaksa menyeret 48 anggota DPRD periode 2014-2019 yang diduga menerima uang ketok palu pengesahaan RAPBD.

BACA JUGA :  Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya

Bersama 48 anggota nama itu, terdakwa disebut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yakni berupa uang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA :  Gandeng Instansi Terkait, Satgas TMMD ke-113 Berikan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Atau kedua, Pasal 11 Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(Edt)

Share :

Baca Juga

Covid-19

Fachrori Tandatangani Naskah Sinergitas Kerja Percepat Pemeriksaan Swab COVID-19 di Jambi

Provinsi Jambi

Tanoto Foundation Dukung Percepatan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Provinsi Jambi

Pj Gubernur Jambi Bakal Lantik Pasangan Bupati Tanjab Barat dan Batanghari Virtual

Provinsi Jambi

Catat! Tanggal 12-13 Februari, Polda Jambi Gelar Vaksinasi untuk Lansia 60 Tahun di Gedung RCC Kota Jambi

Provinsi Jambi

Kasrem 042/Gapu Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022

Provinsi Jambi

Alasan Sanusi Mengundurkan Diri dari KPU Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi Terima Donasi 24,8 Ton Oksigen Cair dari Tanoto Foundation

Provinsi Jambi

Kapolda Jambi Hadiri Pekan Panutan Perpajakan