LIVE TV
Kebun Terendam Banjir, Warga Sebrang Kota Minta Ganti Rugi ke PT PWS Danrem 042/Gapu Hadiri Pembukaan TMMD 110 Kodim 0415/Bth di Muaro Jambi Wabup Muaro Jambi Buka TMMD 110 Kodim 0415/BTH Bupati Anwar Sadat :  PKK dan Dekranasda Momentum Proses Pembangunan Kabupaten Tanjab Barat Diduga Sakit Warga Betara Ditemukan Meninggal di Kebun

Home / Provinsi Jambi

Kamis, 12 November 2020 - 19:05 WIB

Babak Baru : 48 Anggota DPRD Masa 2014-2019 Ikut Terseret dalam Dakwaan Ketok Palu APBD Jambi

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

JAMBI – Kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada periode 2014-2019 memasuki babak baru.

Sidang perdana tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston, Ar Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

BACA JUGA :  Lapas Kuala Tungkal Deklarasikan Pencanangan ZI Menuju WBK dan WBBM

Dalam surat dakwaan tersebut, jaksa menyeret 48 anggota DPRD periode 2014-2019 yang diduga menerima uang ketok palu pengesahaan RAPBD.

Bersama 48 anggota nama itu, terdakwa disebut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yakni berupa uang.

BACA JUGA :  DPRD Tanjab Barat Gelar Paripurna Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA :  Bupati Anwar Sadat :  PKK dan Dekranasda Momentum Proses Pembangunan Kabupaten Tanjab Barat

Atau kedua, Pasal 11 Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(Edt)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

KPU Provinsi Jambi Terima Penghargaan Sebagai Pengelola JDIH Terbaik

Provinsi Jambi

Fachrori Bagikan Bantuan 500 Paket Sembako dari Pusat Koperasi Unit Desa

Provinsi Jambi

Pengurus BAZNAS Provinsi Jambi Periode 2020-2025 Dilantik

Daerah

Danrem 042/Gapu Hadiri Acara Pengantar Tugas Pangdam Il/Swj Mayjen TNI Irwan

Covid-19

Alhamdulillah, 10 Pasien Positif Corona di Jambi Dinyatakan Sembuh

Provinsi Jambi

Fachrori Teken MoU dengan BPKP Provinsi Jambi

Covid-19

Hingga 24 Mei : 13 Orang Pasien Covid-19 di Jambi Dinyatakan Telah Sembuh

Daerah

Danrem 042 Gapu Pimpin Upacara Hari Pramuka ke 59 Tahun 2020