LIVE
Terungkap, Ini Identitas Mayat Perempuan Ditemukan di BTN Pelangi Jabung Raya Asri Kuala Tungkal Bupati Tanjab Barat Sambut Silaturrahmi Basarnas Provinsi Jambi Mulai Hari Ini, Polres Tanjab Barat Gelar Operasi Patuh 2021 Hadiri Penilaian Lomba Binter Tingkat Pusat, Danrem : Semoga Kodim 0415/Jambi Terbaik Sumur Minyak Ilegal di Areal HTI PT AAS Bajubang Terbakar

Home / Provinsi Jambi

Kamis, 12 November 2020 - 19:05 WIB

Babak Baru : 48 Anggota DPRD Masa 2014-2019 Ikut Terseret dalam Dakwaan Ketok Palu APBD Jambi

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

JAMBI – Kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada periode 2014-2019 memasuki babak baru.

Sidang perdana tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston, Ar Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

BACA JUGA :  Terungkap, Ini Identitas Mayat Perempuan Ditemukan di BTN Pelangi Jabung Raya Asri Kuala Tungkal

Dalam surat dakwaan tersebut, jaksa menyeret 48 anggota DPRD periode 2014-2019 yang diduga menerima uang ketok palu pengesahaan RAPBD.

Bersama 48 anggota nama itu, terdakwa disebut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yakni berupa uang.

BACA JUGA :  Penembakan Terhadap Tokoh Agama Kembali Terjadi di Tangerang

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA :  Roadshow Supervisi dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK di Desa Kelagian dan Talang Makmur

Atau kedua, Pasal 11 Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(Edt)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Gubernur Jambi Hadiri Vaksinasi Pekerja dan Buruh oleh BPJS

Provinsi Jambi

Fachrori Dianugrahi Penghargaan KPPU Award

Covid-19

Dalam Empat Hari, 3 Warga Jambi Terdata Positif Corona Covid-19

Daerah

Gubernur Jambi Serahkan Hewan Qurban Keluarga ke Pengurus Masjid Al-Falah

Provinsi Jambi

Ditpolair Polda Jambi Berikan Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan pada Pokyan Keramba Apung Desa Jebus

Provinsi Jambi

Korem 042/Gapu Kirim 23 Nakes Bantu Percepatan Vaksinasi di Tanjab Timur

Covid-19

Pemprov Jambi Kembali Tambah 3 Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19

Covid-19

Pasien Sembuh di Jambi Terus Meningkat, Hari Ini 9 Orang