LIVE TV
Kunker ke Merangin, Danrem Gapu Sempatkan Olahraga Jalan Kaki di Kota Bangko DPRD Tanjab Barat Akan Gelar PAW Partai PBB Bupati Anwar Sadat dan Pimpinan DPRD Tandatangani Nota KRA RPJMD 2021-2026 Hadiri Puncak Peringatan Hari Kartini ke-142, Hairan Apresisi Kiprah Kaum Perempuan Kapolres Tanjabbar Lakukan Blusukan Penyusuran Informasi Premanisme di Kuala Tungkal

Home / Provinsi Jambi

Kamis, 12 November 2020 - 19:05 WIB

Babak Baru : 48 Anggota DPRD Masa 2014-2019 Ikut Terseret dalam Dakwaan Ketok Palu APBD Jambi

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

FOTO : Sidang Perdana Tiga Pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

JAMBI – Kasus suap uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi pada periode 2014-2019 memasuki babak baru.

Sidang perdana tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston, Ar Syahbandar, dan Chumaidi Zaidi menjadi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Kamis (12/11/20).

Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Dalam surat dakwaan tersebut, jaksa menyeret 48 anggota DPRD periode 2014-2019 yang diduga menerima uang ketok palu pengesahaan RAPBD.

BACA JUGA :  Tidak Terawat, Akses Jembatan Hutan Mangrove Pangkal Babu pada Ambrol

Bersama 48 anggota nama itu, terdakwa disebut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yakni berupa uang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

BACA JUGA :  DPRD Tanjab Barat Akan Gelar PAW Partai PBB

Atau kedua, Pasal 11 Undang-UndangRepublik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.(Edt)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Fachrori Bagikan Bantuan 500 Paket Sembako dari Pusat Koperasi Unit Desa

Provinsi Jambi

Jumlah Siswa Meningkat Ningkat Berkat Program PINTAR

Provinsi Jambi

AKPER Garuda Putih Berubah Nama Menjadi STIKES Garuda Putih

Provinsi Jambi

Pjs Gubernur Tekankan 3 Perhatian dan Fokus Utama Pemprov Jambi

Daerah

Enam Kapolres Jajaran Polda Jambi Diganti

Provinsi Jambi

Korem 042/Gapu Gelar Binkom AGHT Cegah Konflik Sosial

Provinsi Jambi

Alhamdulillah, Jambi Sudah Punya Labor Uji Swab Covid-19 Untuk 2 Wilayah

Covid-19

Alhamdulillah, 10 Pasien Positif Corona di Jambi Dinyatakan Sembuh