Balas Jasa Para Guru, Komisi I DPRD Tanjabbar akan Temui Kementerian Terkait Penerimaan PPPK

KUALA TUNGKAL – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta yang tergabung dalam Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT), melakukan aksi damai di Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat, Kamis (13/4/23).

Aksi damai yang dilakukan para Guru Honorer yang tergabung dalam FHT ini salah satunya menuntut agar dibukanya kembali penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2023.

“Kami menuntut agar Pemerintah daerah membuka kembali penerimaan PPPK tahun 2023 sesuai dengan PMK 2023,” kata Raden Fitra Ketua FHT usai aksi damai

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :  Usai Dipecat dari Polri, Teddy Minahasa Ajukan Banding

Dijelaskan Raden Fitra jika dari pusat itu namanya PMK 2022-2023 dan di Tanjung Jabung Barat kuotanya ada 1.937 Guru SD dan SMP.

Usai menggelar aksi damai, Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam FHT ini difasilitasi oleh Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah daerah untuk Hearing.

Anggota Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat yang membidangi pendidikan Jamal Darmawan Sie menyebutkan, Guru yang mengajari menulis dan membaca sudah sepantasnya profesi mereka dimuliakan dan hak-hak mereka diperjuangkan.

“Kita tidak akan seperti ini tanpa campur tangan seorang Guru yang dengan sabar mendidik. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semua memuliakan profesi Guru termasuk hak-hak mereka kedepannya,” ungkap Jamal.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, terkait honorer khususnya Guru, tenaga kesehatan dan bagian Teknis untuk APBD 2023 sudah dianggarkan 39 Milyar bagi PPPK.

“Kami akan perjuangkan agar dapat diangkat sebagai PPPK. Dan kau bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan akan ke Kementerian Pendidikan untuk memastikan dibukanya kembali penerimaan PPPK Formasi Guru,” ungkapnya.

Jamal berharap semoga kedepan penerimaan PPPK tidak ada lagi didengar kabar-kabar miring sehingga penerimaan PPPK bisa transparan.(Bas)