BPK Provinsi Jambi Beri Pengarahan Kepada Pengelola Keuangan, Bupati Tanjabbar : Semoga Jadi Motivasi

KUALA TUNGKAL – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi memberikan pengarahan kepada pengelola keuangan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kamis kemarin (22/2/24).

Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat, M. Ag menyebutkan menyambut baik pengarahan umum BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pemeriksaan LKPD Tahun 2023 Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hal ini sebut H Anwar Sadat sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dengan meningkatkan kinerja, penganggaran, pengelola keuangan dan aset daerah.

“Tanggal 30 Januari 204 lalu telah dilakukan pertemuan awal entry meeting pemeriksaan Interim atas laporan keuangan pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2023 di Kantor BPK-RI perwakilan Provinsi Jambi,” sebut Bupati.

Pengarahan Hari ini tambah Bupati, diharapakan dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi semua pihak yang mengelola keuangan agar berbuat lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang, SE, M. Si, AK, CA, CFrA, CPA, CSFA, mengatakan bahwa pengarahan terkait pengelolaan keuangan dalam rangka pemeriksaan LKPD tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pihak pengelolaan keuangan agar bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya sampai kepada tahap pelaporan.

“Disini kami selaku pihak Perwakilan BPK RI Provinsi Jambi memberikan pengarahan ini bermaksud agar kita dapat mengevaluasi dan mengetahui kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta mampu melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Paula Henry Simatupang.

Untuk diketahui, pengarahan kepada pengelola keuangan daerah ini turut dihadiri Pj Sekda, Inspektur, Para Kepala OPD, Para Pejabat Pengelola Keuangan pada OPD se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PPK, PPKOM, PPTK), serta tamu undangan lainnya.(*/Adv)