Di tambahkan bapak presiden, poin-poin lain yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam hal pengawasan intern di antaranya percepatan belanja pemerintah, kualitas perencanaan yang harus jelas ukuran keberhasilannya dan terkait akurasi data yang sampai saat ini masih menjadi persoalan.
“Contohnya data bansos yang tidak akurat dan tumpang tindih. Menyebabkan penyalurannya lambat dan tidak tepat sasaran,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait perencanaan, presiden juga berharap agar upaya sinkronisasi program pemerintah untuk terus di tingkatkan sehingga tidak terjadi kesenjangan arah pembangunan antara pusat dan daerah.
Dikatakann Jokowi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, dimana pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali.
“Efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Saya tekankan bapak dan ibu menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk menindaklanjuti dengan serius persoalan ini,” tukasnya.
Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.(*)
Halaman : 1 2
