Dualisme Aturan Pakaian Dinas: Antara SE BKN dan Permendagri, ASN Daerah Harus Ikut Siapa?

Berikut panduan untuk menentukan aturan mana yang harus diikuti:

1. Dasar Aturan Terbaru (2024-2026)

• Permendagri No. 10 Tahun 2024: Mengatur bahwa Kamis & Jumat menggunakan Batik/Kain Tradisional/Pakaian Khas Daerah.
• SE Kepala BKN No. 2 Tahun 2026: Mengatur kewajiban penggunaan Batik Korpri setiap hari Kamis di instansi pusat dan daerah. 

• Versi Kemendagri: Menjelaskan bahwa sesuai Permendagri 10/2024, Kamis dan Jumat adalah waktu untuk Batik/Pakaian Khas Daerah (untuk melestarikan budaya lokal).
• Versi BKN: Menjelaskan bahwa SE BKN mewajibkan penggunaan Batik Korpri setiap Kamis (untuk identitas tunggal ASN nasional).

3. Mana yang Harus Dipakai ASN Daerah?

Secara administratif, ASN di Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemkot) wajib mengikuti Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setempat. 

• Jika ada Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota terbaru: Ikuti aturan tersebut, karena kepala daerah memiliki waktu satu tahun untuk menyesuaikan aturan lokal dengan Permendagri No. 10/2024.
• Hierarki Teknis: Permendagri memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pemerintah daerah dalam hal tata kelola organisasi dinas, sementara SE BKN lebih bersifat pedoman teknis manajemen ASN secara nasional. 

4. Solusi Praktis 

Banyak daerah (seperti Jawa Barat atau Kota Serang) kini mengeluarkan kebijakan yang menggabungkan kedua aturan tersebut agar tidak membingungkan:

• Senin – Selasa: Seragam Khaki (PNS & PPPK kini disamakan).
• Rabu: Kemeja Putih.
• Kamis: Batik Korpri (mengakomodasi SE BKN terbaru).
• Jumat: Batik Bebas/Khas Daerah (mengakomodasi Permendagri).
• Tanggal 17 & Upacara: Wajib Batik Korpri. 

Kesimpulan: Untuk kepastian hukum di unit kerja Anda, periksalah Surat Edaran (SE) terbaru dari Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing. Sekda biasanya sudah menyelaraskan antara Permendagri dan SE BKN ke dalam satu jadwal mingguan yang berlaku di daerah tersebut.