KUALA TUNGKAL – Bupati H. Anwar Sadat membuka rapat video conference monitoring dan evaluasi tindak lanjut progress Monitoring Center For Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Monitoring Evaluasi (Monev) tematik terkait Penertiban/Penyelamatan Aset, Optimalisasi Pajak Daerah dan Vaksinasi Tahun 2021 dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK di Pola Utama, Selasa (24/08/21).
Turut serta dalam Vidcon ini Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala OPD lainnya, Kepala Bagian terkait, Kasi Datun Kejari Tanjab Barat dan perwakilan BPN.
Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1 KPK RI, Maruli Tua menyampaikan capaian MCP berdasarkan hasil laporan pada aplikasi jaga.id Pemkab Tanjung Jabung Barat telah memenuhi progres sebesar 37,08 % yang berada pada zona kuning.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk dana korsupgah sebesar 73,8 persen dan untuk dana desa sekitar 40 persen,” ucapnya.
Lanjutnya, pencegahan korupsi ini menjadi penilaian pemberian Dana Insentif Daerah (DID). Aspek terendah ada pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ini yang akan menjadi bahan evaluasi.
“Ini masalahnya mau atau tidak bukan mampu atau tidak mampu. Diharapkan jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tidak diupload dan bukan hanya sekedar ada SK atau Perbup tetapi juga harus diimpelmentasikan sebab yang paling minimal adalah efektif bukan hanya output,” tandasnya.
Sementara, Bupati H. Anwar Sadat dalam pemaparannya menjelaskan adanya koordinasi yang masih belum sinkron antar OPD dalam rangka penajaman tugas dan fungsi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang belum terdata secara akurat. Kecepatan untuk merespon dalam rangka membuka even investasi dalam kondisi pandemi ini harus dipercepat di tiga belas kecamatan.
“Ada sebelas kecamatan yang sudah, tapi belum terealisasi dan ini juga harus kita respon secara cepat dalam rangka membuka even investasi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Covid,” jelasnya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
