COP30 : Menteri Hanif Ajak Swedia Perkuat Kerja Sama Iklim Berbasis Kredit Karbon Berintegritas Tinggi

BRAZIL — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong kerja sama konkret dengan Swedia untuk mempercepat penurunan emisi melalui skema nilai ekonomi karbon Indonesia dan menindaklanjuti pembahasan menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Ajakan ini disampaikan pada pembukaan Paviliun Swedia di COP30, Belém, 1 November 2025.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap partisipasi dunia usaha Swedia dalam skema nilai ekonomi karbon.

“Kami membuka upaya besar kepada teman-teman bisnis di Swedia melalui Pemerintah Swedia untuk ikut berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui skema nilai ekonomi karbon. Rencana kerja sama ini menjadi langkah penting untuk menarik jejaring bisnis Swedia terlibat dalam tata ekonomi karbon yang kita bangun,” ujar Menteri Hanif usai pertemuan bilateral.

Menteri Hanif juga menekankan bahwa COP30 harus mengukur kredibilitas melalui aksi nyata.

“Kredibilitas COP30 akan diukur oleh aksi—bukan janji. Indonesia siap bergandengan tangan dengan mitra global untuk mengubah ambisi menjadi dampak,” jelas Menteri Hanif dalam forum pembukaan Paviliun Swedia.

Dari pihak Swedia, dukungan disampaikan oleh State Secretary Bidang Pengembangan Kerja Sama Internasional dan Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Diana Janse.

“Kita berbicara tentang hubungan baik kedua negara kita, dan ada banyak hal yang sedang berlangsung, terutama terkait dengan COP30, ambisi Indonesia untuk fokus pada pengelolaan sampah, dan bagaimana Swedia dapat mendukung upaya tersebut,” kata Diana.

Pernyataan ini menegaskan ruang kolaborasi yang luas antara kedua negara dalam agenda iklim.

Kesiapan Indonesia diperkuat dengan penyampaian Second NDC tepat sebelum COP30, yang menajamkan lintasan penurunan emisi seraya menjaga pertumbuhan ekonomi menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat. Untuk mempercepat transaksi dan pembiayaan iklim yang berintegritas, Indonesia mendorong pemanfaatan Pasal 6 Perjanjian Paris (Article 6) sekaligus membuka peluang kolaborasi proyek karbon antara pelaku usaha Indonesia dan Swedia.

Di Paviliun Indonesia pada pertemuan COP30, pemerintah memfasilitasi Kerja Sama Iklim Berbasis Kredit Karbon Berintegritas Tinggi dengan proyeksi sekitar 90 juta ton kredit karbon berintegritas. KLH/BPLH menilai penguatan kemitraan bilateral dengan Swedia akan melengkapi proses multilateral yang membutuhkan waktu panjang, sekaligus memperluas partisipasi sektor swasta untuk mencapai target penurunan emisi dan mendorong investasi hijau, pengelolaan dan pemulihan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.