Pemerintah Siapkan Skema Baru Bansos 2027: Target Hemat Rp1.200 Triliun, Pakai Face Recognition Guna Cegah Judi Online

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi mengumumkan rencana strategis reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem perlindungan sosial nasional. Pemerintah merencanakan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung pada Kuartal I–II 2027, dengan target penyelesaian olah data (pembersihan dan integrasi data) komprehensif pada akhir tahun 2026.

Langkah revolusioner ini diambil untuk meningkatkan efisiensi fiskal negara sekaligus memastikan komitmen pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam bentuk transfer tunai langsung, pada kuartal I-II 2027.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah masih mengolah data penerima bansos untuk memastikan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

“Kami merencanakan akhir tahun ini mesti selesai semua itu. Awal tahun depan, kuartal 1-2 kita akan uji coba,” kata Luhut di Jakarta dilangsir viva.co.id, Sabtu, 5 September 2026.

Mekanisme Penyaluran Terarah: Antisipasi Judi Online & Miras

Guna memastikan efektivitas pemanfaatan dana, bansos akan diberikan secara tunai atau menggunakan sistem kupon terarah (voucher digital). Pembatasan ini diterapkan secara ketat untuk memastikan penggunaannya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, seperti pembelian barang pokok (telur, daging ayam, dan komoditas pangan esensial lainnya).

Mekanisme kontrol digital ini secara otomatis dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dana bansos untuk kegiatan ilegal atau destruktif, seperti judi online (judol) maupun pembelian minuman keras.

Nominal Bantuan dan Potensi Penghematan Anggaran Rp1.200 Triliun

Berdasarkan kalkulasi dan simulasi skema baru ini, besaran bantuan dihitung mencapai sekitar Rp5,4 juta per keluarga penerima manfaat.

Selain berfokus pada kesejahteraan masyarakat, reformasi sistem perlindungan sosial ini diproyeksikan mampu menutup celah kebocoran anggaran secara masif. Potensi penghematan anggaran negara diperkirakan dapat mencapai Rp1.200 triliun. Namun, implementasi angka definitif, besaran alokasi, serta regulasi teknis final sepenuhnya tergantung pada keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto.

Verifikasi Ketat: Teknologi Face Recognition & Integrasi Dukcapil

Untuk mengeliminasi masalah data ganda atau salah sasaran (inclusion and exclusion error), pemerintah menerapkan standar interopabilitas data yang mutakhir. Verifikasi penerima manfaat akan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) saat aktivasi dan penarikan bantuan.

Luhut mengatakan, pemerintah juga tengah mengembangkan sistem untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos, dengan memanfaatkan teknologi digital dan mengintegrasikan data dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi akan targeted dan akan membuat keadilan. Sekarang kan banyak yang tidak berhak menerima. Tetapi yang berhak, banyak juga yang tidak menerima,” kata Luhut.

Sistem perlindungan sosial ini juga didukung oleh integrasi data menyeluruh dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini memastikan setiap rupiah yang disalurkan menjadi lebih targeted, objektif, dan berkeadilan.

Transparansi Publik: Pembukaan Mekanisme Sanggah

Pemerintah menyadari penyempurnaan data memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, guna menjamin asas keadilan, pemerintah membuka mekanisme sanggah secara terbuka.

Masyarakat yang secara objektif berhak dan memenuhi kriteria namun belum terdaftar sebagai penerima, dapat mengajukan sanggahan atau mendaftarkan diri secara mandiri melalui platform resmi yang disediakan oleh pemerintah guna diverifikasi ulang.