Dengar Aspirasi Perawat Honorer, Begini Kata Bupati Anwar Sadat

KUALA TUNGKAL – Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) Kabupaten Tanjab Barat didampingi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Tanjab Barat melakukan silaturrahmi denga Bupati H. Anwar Sadat di rumah Jabatan Bupati, Jumat (16/07/21) malam.

Ketua GNPHI, Sari Wahyuni terima kasih kepada Bupati H. Anwar Sadat yang telah menerima kunjungan GNPHI.

“Terima kasih pak Bupati telah bersedia menyambut kunjungan kami para perawat honorer Tanjab Barat,” ujarnya mengawali diskusi.

ADVERTISEMENT

.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada kesempata ini Dirinya menyampaikan beberapa poin yang menjadi aspirasi perawat honorer Tanjab Barat.

“Ada beberapa poin aspirasi perawat honorer yang ingin kami sampaikan, pertama terkait kesejahteraan perawat, penghasilan perawat saat ini jauh dari UMR. Kemudian kami minta Bapak untuk pertimbangkan pengadaan PPPK di Tanjab Barat,” sampainya.

Lanjutnya, “Pemkab mengadakan program 1 desa 1 perawat dan terakhir tenaga kesehatan seperti perawat sebagai garda terdepan menghadapi Covid-19 rawan untuk terpapar. Mohon Pemkab ada tempat khusus untuk nakes,” harapnya.

Menanggapi aspirasi perawat honorer Tanjab Barat tersebut, Bupati H. Anwar Sadat didampingi Sekda H. Agus Sanusi dan Ketua TP PKK Hj. Fadhilah Sadat, beliau menyampaikan di masa pandemi ini perawat merupakan salah satu tenaga Kesehatan yang memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Perawat kata Bupati merupakan tulang punggung di fasilitas pelayanan.

“Apresiasi tinggi untuk perawat yang mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarga dari ancaman tertular virus yang bisa berakhir pada kematian,” ujar Anwar Sadat.

Bupati menyatakan bahwa aspirasi dari tenaga perawat sudah menjadi perhatian Pemkab Tanjab Barat. Misalnya terkait honor dan insentif.

“OPD terkait sudah diinstruksikan untuk membayarkan tepat waktu. Demikian juga terkait pengadaan PPPK bagi perawat kami sedang berkoordinasi dan menyamakan pandangan dengan Bupati/Walikota se-Indonesia agar Bupati/Walikota juga diberi kewenangan menentukan dengan mengutamakan pegawai yang sudah lama mengabdi di daerah,” paparnya.