Drama Satu Hari: Pasar Murah yang Tak Menyelesaikan Akar Masalah?

Lintas Tungkal

- Redaksi

Rabu, 18 Maret 2026 - 01:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pasar murah yang digelar pemerintah daerah diserbu warga. Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. (FOTO : ILUSTRASI)

Pasar murah yang digelar pemerintah daerah diserbu warga. Program ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. (FOTO : ILUSTRASI)

EDITORIAL – Di bawah terik matahari, ribuan warga berdesakan, peluh bercucuran, demi selisih harga beras dan minyak goreng yang tak seberapa. Pemandangan ini lazim kita lihat dalam gelaran “Pasar Sembako Murah” atau “Operasi Pasar“. Namun, di balik keriuhan itu, terselip pemandangan yang ironis: kamera ponsel dan fotografer profesional sibuk membidik wajah-wajah lelah warga saat menerima paket bantuan secara simbolis.

Kini, muncul pertanyaan pahit: Apakah pasar murah ini benar-benar untuk ketahanan pangan rakyat, atau sekadar panggung untuk berburu pamor dan konten media sosial?

Kita harus jujur melihat fenomena ini sebagai bentuk ketahanan ekonomi instan. Selesai seremonial, selesai pula ketahanan itu. Namun yang lebih menyedihkan, program ini sering kali menjadikan kemiskinan rakyat sebagai komoditas visual. Rakyat seolah diposisikan sebagai “bahan buruan” kamera demi menunjukkan seolah pemerintah telah bekerja keras.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ada tiga alasan mengapa model “pasar murah” ini terasa sangat dangkal dan manipulatif:

1. Eksploitasi Kemiskinan demi Estetika Konten
Antrean panjang warga yang mengular sering kali dipandang sebagai “keberhasilan” program. Padahal, antrean itu adalah simbol kegagalan sistemik dalam menjaga keterjangkauan harga pangan secara stabil di pasar tradisional. Menjadikan wajah-wajah lelah warga sebagai latar belakang foto pejabat adalah bentuk eksploitasi martabat rakyat demi kepentingan elektoral atau popularitas digital.

2. Solusi “Plester” untuk Luka yang Dalam
Operasi pasar hanyalah intervensi jangka pendek yang bersifat “pemadam kebakaran”. Ia hadir saat inflasi sudah membumbung tinggi akibat karut-marut rantai distribusi atau ketergantungan impor. Masalah struktural dilawan dengan solusi seremonial. Selesai pasar dibongkar, rakyat kembali terjatuh dalam jurang kerentanan yang sama, sementara pejabat sudah mendapatkan ribuan likes di media sosial.

3. Ketidakadilan Jangkauan
Pasar murah hanya menyentuh mereka yang bisa hadir di lokasi dan jam tertentu. Jutaan warga di pelosok yang tak terjangkau truk bantuan tetap harus berhadapan dengan harga “normal” yang mencekik. Ini menciptakan ilusi bahwa masalah selesai, padahal mayoritas masyarakat masih menderita di pasar-pasar tradisional setiap harinya.

Ketahanan ekonomi yang sejati tidak dibangun di atas panggung penyerahan simbolis sembako. Ia dibangun melalui kedaulatan pangan, penguatan daya beli lewat lapangan kerja yang stabil, dan efisiensi jalur distribusi dari petani ke meja makan.

Pemerintah tidak boleh terus-menerus merasa bangga dengan foto-foto warga yang mengantre. Antrean itu adalah sinyal darurat bahwa ekonomi kita sedang sakit. Jika energi pemerintah lebih banyak habis untuk mengemas “konten” keberhasilan daripada membenahi sistem pangan dari hulu ke hilir, maka rakyat akan terus menjadi objek penderita dalam skenario “pencitraan” yang berulang.

Sudah saatnya kita berhenti merayakan ketahanan ekonomi yang bersifat sementara dan penuh polesan. Perut rakyat tidak bisa dikenyangkan hanya dengan janji-janji yang dikemas dalam konten kreatif. Rakyat butuh kepastian harga di pasar setiap hari, bukan sekadar paket murah sekali setahun yang dibayar dengan harga diri.*

Penulis : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Skandal Gratifikasi Jual Beli Jabatan Masih Jadi Jalan Tol Kepala Daerah Menuju KPK
Menakar Plus Minus Bermunculan Cakada Tanjab Barat 2029 di Etalase Politik Media Sosial
Rupiah di Level Psikologis 17.100: Prestasi Kelam atau Sinyal Darurat Ekonomi?
30% UU HKPD Bukan Harga Mati, PPPK Tak Perlu Cemas! Kuncinya Kepala Daerah Harus Berani
Bom Waktu Minyak Dunia US$ 115 per Barel: APBN 2026 Dalam Tekanan Hebat, Pemerintah Siapkan Sabuk Pengaman Fiskal
Sebulan Berlalu; Bank 9 Jambi dan Lonceng Kematian Kepercayaan Nasabah?
Implementasi UU HKPD: PPPK Penuh Waktu atau PPPK Paruh Waktu yang Paling Terdampak?
Stok BBM Diklaim Aman Tetapi Rakyat Diminta WFH: Transparansi BPH Migas Menjadi Tanda Tanya Besar!
Berita ini 29 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 08:03 WIB

Skandal Gratifikasi Jual Beli Jabatan Masih Jadi Jalan Tol Kepala Daerah Menuju KPK

Rabu, 8 April 2026 - 19:21 WIB

Menakar Plus Minus Bermunculan Cakada Tanjab Barat 2029 di Etalase Politik Media Sosial

Rabu, 8 April 2026 - 00:57 WIB

Rupiah di Level Psikologis 17.100: Prestasi Kelam atau Sinyal Darurat Ekonomi?

Jumat, 3 April 2026 - 07:40 WIB

30% UU HKPD Bukan Harga Mati, PPPK Tak Perlu Cemas! Kuncinya Kepala Daerah Harus Berani

Rabu, 1 April 2026 - 18:21 WIB

Bom Waktu Minyak Dunia US$ 115 per Barel: APBN 2026 Dalam Tekanan Hebat, Pemerintah Siapkan Sabuk Pengaman Fiskal

Berita Terbaru