Hadiri Rapat Paripurna, Wabup Katamso Kantongi Persetujuan 7 Fraksi Bahas Perubahan APBD 2026

KUALA TUNGKAL – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri Rapat Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumat (21/8/2026). Agenda paripurna ini fokus mendengarkan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat tertinggi legislatif yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Barat, Hamdani, S.E.

Dalam pemandangan umum yang disampaikan, seluruh fraksi DPRD Tanjab Barat secara bulat memberikan persetujuan formal. Mereka sepakat agar pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apresiasi dan persetujuan pertama datang dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tubagus. Disusul oleh Fraksi NasDem yang diwakili Tumirin. Kedua fraksi ini menyetujui Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026 untuk segera masuk ke tingkat pembahasan selanjutnya.

Dukungan serupa juga ditegaskan oleh Fraksi PKB melalui Heri Saputra, S.H., dan Fraksi Partai Golkar melalui Dedi Hadi, S.H. Kedua fraksi menekankan agar proses pembahasan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, Fraksi Pembangunan dengan juru bicara M. D. Andrian, S.H., juga menyatakan kesepakatan serupa demi kelancaran program daerah.

Catatan penting datang dari Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh H. Assek, S.E. Di samping menyatakan setuju, Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Secara khusus, mereka menyoroti perlunya percepatan dalam penerbitan KTP dan dokumen catatan sipil agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kehadiran Wakil Bupati Katamso dalam rapat ini menegaskan komitmen eksekutif untuk terus bersinergi dengan legislatif. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh catatan dan pemandangan umum fraksi demi menyempurnakan struktur anggaran belanja daerah yang berpihak pada rakyat.