Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

Lintas Tungkal

- Redaksi

Rabu, 18 November 2026 - 10:08 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. (ATR/BPN)

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. (ATR/BPN)

JAKARTA  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN konsisten meraih predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Capaian tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan tepercaya.

“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai mengikuti uji publik.

Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi dan penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Uji Publik ini diikuti oleh kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wamen Ossy menjelaskan, menerapkan keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, namun ada juga informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik, termasuk Kementerian ATR/BPN perlu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses maupun alasan hukum di balik pengecualiannya.

“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” tutur Wamen Ossy.

Dengan keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hak, prosedur, dan mekanisme pelayanan pertanahan. Sejalan dengan itu, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.

Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam 10 hari. Selain itu, Kementerian ATR/BPN tahun ini meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).

“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkas Wamen Ossy yang hadir dengan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi beserta jajaran. (MW/JR)

Penulis : MW/JR

Sumber Berita: Kementerian ATR/BPN

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik
MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Jalani Program Pemagangan
Kemnaker Siapkan Pelatihan Mekanik Mesin Kapal untuk Nelayan Banyuwangi
Stok Tinta Habis, e-KTP di Tanjab Barat Tak Bisa Dicetak! Dukcapil: Pakai KTP Digital Dulu
Kapolres Tanjab Barat Pimpin Sertijab, Kasat Narkoba dan Kasat Samapta Resmi Berganti
Kapolres Bacakan Amanat Kapolda: 8 Orang Tewas di Operasi Patuh, Zebra Siginjai 2026 Digelar 14 Hari
Kemnaker Resmi Umumkan Hasil Seleksi MagangHub Batch 3A Angkatan II, Cek Kelulusan Hari Ini!
Foto Gibran Mulai Diturunkan di Sejumlah Instansi, Apakah Tindakan Itu Dibenarkan?
Berita ini 15 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 10:08 WIB

Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

Rabu, 18 November 2026 - 09:57 WIB

Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

Selasa, 17 November 2026 - 18:02 WIB

Kemnaker Siapkan Pelatihan Mekanik Mesin Kapal untuk Nelayan Banyuwangi

Senin, 16 November 2026 - 21:25 WIB

Stok Tinta Habis, e-KTP di Tanjab Barat Tak Bisa Dicetak! Dukcapil: Pakai KTP Digital Dulu

Senin, 16 November 2026 - 14:10 WIB

Kapolres Tanjab Barat Pimpin Sertijab, Kasat Narkoba dan Kasat Samapta Resmi Berganti

Berita Terbaru