Ia mengatakan meski manajemen sudah memberlakukan uji Swab dan sebagainya penumpukan orang di lingkungan kerja tak bisa dihinadari. Keluar masuk karyawan rentan akan penyebarannya ke masyarakat.
Lebih lanjut, perusahaan sebaiknya mengkaji kebijakan-kebijakan baru demi kesehatan para pekerjanya. Terlebih, perusahaan harus memberlakukan sistem cuti berbayar bagi para pekerjanya yang terpapar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Itu, anak istri karyawan positif tak boleh keluar, biaya hidupnya siapa yang jamin, suaminya diisolasi di Jambi,” cetusnya.
Perusahaan juga harus bertanggungjawab memberi kompensasi kepada warga terdampak, khususnya pada pedagang di sekitar perusahaan.
“Ini wajib bagi perusahaan yang ada disekitarnya mengayomi, jangan sampai perusahaan untung masyarakat rugi. Cara seperti ini tidak dibenarkan, maka cari solusi yang terbaiklah, Pemda dalam hal ini Gugus Tugas harus hadir untuk masuarakat terdampak,” sebutnya.
“Kan, imbasnya masyarakat yang dirugikan, masyarakat disuruh tutup usaha, diuber-uber petugas, tapi perusahaan tetap operasi, kan tak nyambung. Jadi perusahaan wajib pikirkan dampak ini juga bagi masyarakat,” timpalnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Tanjab Barat, Suprayogi Syaipul mengungkapkan akan menyampaikan dalam rapat bersama esok.
“Esok (Selasa 28/07) akan kita sampaikan dalam rapat bersama di Kantor Camat Betara,” ujarnya.
Seperti diberitakan, para pedagang makanan di Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara (Simpang BGP) wajib tutup usaha malam hari pukul 22.00 WIB sebagai akibat merebaknya corona di lingkup PetroChina.
Dampak itu mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir, warga sudah memgeluh dan gerah dengan diberlakuka pembatasan aktivitas masyarakat/jam malam. Mereka (pedagang) mulai merasakan kerugian karena meroaotnya omset. Karena pukul 21.00 WIB sudah bersiap-siap menutup usaha.(*)
Halaman : 1 2
