Kemenag Hadiah untuk NU, Haedar Nashir : Narasi Radikal

Lintas Tungkal

- Redaksi

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:36 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si. FOTO : ISt

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si. FOTO : ISt

JAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir, M.Si menegaskan bahwa Indonesia termasuk lembaga-lembaga negara merupakan milik semua. Ia menegaskan lembaga-lembaga negara tidak bisa dikuasai atau disebut menjadi hadiah bagi satu kelompok saja.

“Semisal elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya. Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” ujar Haedar dikutip dalam laman resmi Muhammadiyah dari Jakarta, Ahad (25/10).

Haedar mengatakan, bahwa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Mestinya, segenap warga dan elite negeri semakin dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Namun, kata dia, masih ada saja yang belum beranjak “akil-balig” dalam berbangsa dan bernegara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya.

“Inilah ironi keindonesiaan. Suatu ironi bernegara yang sejatinya berlawanan arus dengan gempita Aku Pancasila, Aku Indonesia, Aku Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Ironi sebagai bukti, Indonesia ternyata belum menjadi milik semua,” katanya.

Ia menjelaskan Indonesia lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar mengutip pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa pendirian negara Indonesia adalah untuk semua.

“Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua,” katanya mengutip pidato Presiden pertama Republik Indonesia itu.

Menurutnya, ketika ada warga atau elite bangsa atau golongan yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri sendiri atau kelompoknya, maka telah keluar dari fondasi yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

“Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Lanjut ke halaman berikutnya….>>

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pramono Instruksikan Penurunan Foto Gibran di Seluruh Instansi Pemprov DKI
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026, Buah Keberhasilan Program Desa Energi Berdikari
Momen Haru Prabowo dan Gibran: Surat Pengunduran Diri Diterima, Kursi Wapres Kini Kosong
Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan SMA Gibran
KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding
Dari Hoegeng hingga Kiai Modjo, Inilah 19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026
Tiga Tokoh PSI Angkat Kaki, Partai Gajah Kini Tanpa Wakil di Kabinet Prabowo-Gibran
Bareskrim Polri Bantah Isu 2 Mantan Kapolri Ikut Terseret Kasus Penyadapan 
Berita ini 478 kali dibaca

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 13:46 WIB

Pramono Instruksikan Penurunan Foto Gibran di Seluruh Instansi Pemprov DKI

Kamis, 12 November 2026 - 19:33 WIB

Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Indonesia Kita Award 2026, Buah Keberhasilan Program Desa Energi Berdikari

Kamis, 12 November 2026 - 18:32 WIB

Momen Haru Prabowo dan Gibran: Surat Pengunduran Diri Diterima, Kursi Wapres Kini Kosong

Kamis, 12 November 2026 - 14:18 WIB

Kemendikdasmen Resmi Cabut Suket Penyetaraan SMA Gibran

Selasa, 10 November 2026 - 23:16 WIB

KKEP Jatuhkan Sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta, yang Bersangkutan Ajukan Banding

Berita Terbaru