JAMBI – Provinsi Jambi termasuk wilayah yang masih memiliki lahan luas, sehingga praktek mafia tanah dan konflik lahan masih sering ditemukan.
Hal itu sesuai surat yang masuk ke Komisi II DPR RI, terdapat 7 kasus konflik pertanahan di Jambi yang saat ini perlu di bahas.
Demikiana itu diungkapkan oleh Ketua Panja Komisi II DPR RI Dr. Junimart Girsang dalam rapat Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan Provinsi Jambi di Aston Hotel Jambi, Senin, (04/7/22).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat dihadiri Dirjen dan Direktur Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementrian ATR/BPN RB. Agus Widjayanto, Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, Plt. Kajati Jambi, Dr. Bambang Gunawan, Direktur pencegahan dan penanganan dan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi dan Kapolda Jambi pemangku kepentingan lainnya.
Pada kesempatan ini, Kapolda Jambi Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo menyampaikan bahwa untuk beberapa kasus yang dijabarkan, sejauh ini sudah ditangani langsung oleh pihak Kepolisian Daerah Jambi.
“Terkait masyarakat Desa Sakean dengan PT. EWF saat ini sedang dalam proses persidangan Perdata, kemudian Permasalahan Kawasan Industri Kemingking (KIK) ada kaitannya dengan hutang piutang yang kasusnya telah mendapat putusan pengadilan,” terang Kapolda Jambi.
Ditambahkan Kapolda Jambi, Untuk kasus bentrok warga Desa Semerap dan Desa Muak, telah diselesaikan dengan aturan hukum adat serta hukum pidana.
Selanjutnya untuk kasus PETI di Kab. Merangin, Polres Merangin telah melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku PETI sebanyak 15 kasus dan hingga kini terus membutuhkan dukungan lebih dari Stake Holder khususnya Pemerintahan Desa dalam melakukan penekanan kepada ASN untuk menghentikan kegiatan PETI.” Jelas Kapolda Jambi
Komisi II DPR, Irsal Yunus mengatakan berdasarkan paparan dari beberapa lembaga bahwa pencegahan mafia tanah yang disebutkan sudah sangat bagus dan sangat baik untuk Pencegahan dan penanganan mafia tanah di Provinsi Jambi
“Smoga kedepannya kerjasama BPN, Polri dan Kajati menjadi lebih baik lagi dalam Pencegahan dan penanganan masalah tanah dan lahan,” harap Irsal Yunus.(Val)
