Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud

Lintas Tungkal

- Redaksi

Sabtu, 21 November 2026 - 19:01 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Upaya penyelamatan satwa langka Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)  ini terus menjadi perhatian, termasuk rencana pembentukan habitat kedua guna mengurangi risiko kepunahan. (SUMBER FOTO: Yayasan Badak Indonesia (YABI) / RPU-TNUK)

Upaya penyelamatan satwa langka Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ini terus menjadi perhatian, termasuk rencana pembentukan habitat kedua guna mengurangi risiko kepunahan. (SUMBER FOTO: Yayasan Badak Indonesia (YABI) / RPU-TNUK)

JAMBI – Gagasan membangun habitat kedua bagi Badak Jawa ternyata bukan wacana baru. Kajian mengenai upaya membentuk populasi liar kedua satwa langka tersebut telah berkembang sejak dekade 1980-an.

Namun, hingga November 2026, penentuan lokasi habitat kedua masih membutuhkan kajian ilmiah dan rekomendasi para ahli.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Kamis (19/11/2026) menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan hasil pemikiran panjang para ilmuwan, bukan ide baru yang muncul belakangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” tegas Raja Juli Antoni.

Menurutnya, pembentukan habitat kedua diperlukan untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Ancaman tersebut meliputi bencana vulkanologi, tsunami, wabah penyakit, keterbatasan habitat, hingga risiko perkawinan sedarah (inbreeding).

ALAS PURWO MASIH DALAM PEMBAHASAN

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, pemerintah belum menetapkan kawasan tersebut sebagai habitat kedua.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa penentuan lokasi harus didasarkan pada kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, keamanan kawasan, serta kemampuan habitat mendukung kehidupan dan perkembangbiakan badak.

Pandangan serupa disampaikan pakar konservasi satwa liar UGM, Dr. Sandy Nurvianto, pada 20 November 2026.

Ia menilai pembentukan populasi kedua penting sebagai strategi mitigasi risiko kepunahan.

“Kita tidak seharusnya menunggu sampai terjadi gangguan atau tekanan terhadap habitat. Mitigasi justru harus dipersiapkan sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi,” jelas Sandy.

Sementara itu, Guru Besar IPB University Prof. Harini Muntasib menjelaskan bahwa pembahasan populasi kedua telah berkembang sejak 1986 dan masuk dalam strategi konservasi nasional sejak 1993.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengelolaan melalui Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di kawasan Ujung Kulon.

UJUNG KULON TETAP RUMAH UTAMA

Pemerintah memastikan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama Badak Jawa. Perlindungan hutan, rehabilitasi ekosistem, dan penguatan pengamanan kawasan tetap menjadi prioritas.

Lebih dari empat dekade sejak gagasan habitat kedua mulai berkembang, tantangan konservasi Badak Jawa masih menjadi pekerjaan besar Indonesia.

Pertanyaannya: mampukah gagasan panjang ini akhirnya diwujudkan sebelum ancaman kepunahan semakin nyata?*

Penulis : Angah

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Kementerian Kehutanan RI

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%
Berita ini 6 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 19:01 WIB

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud

Sabtu, 21 November 2026 - 18:01 WIB

Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 09:11 WIB

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Jumat, 20 November 2026 - 13:30 WIB

Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

Berita Terbaru