Lukman Hakim: Menunda Pemilu Itu Jauh Lebih Mengganggu Indonesia

- Redaksi

Sabtu, 5 Maret 2022 - 00:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. FOTO : Istimewa

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. FOTO : Istimewa

JAKARTA – Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyoroti wacana penundaan pemilu 2024. Dia mengatakan jika pemilu ditunda akan sangat mengganggu keadaan politik di Indonesia.

Menurutnya, menunda pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga menurutnya pemilu tidak perlu ditunda dengan alasan apapun.

“Gonggongan menunda Pemilu itu jauh lebih mengganggu Indonesia-ku,” tulis Lukman Hakim, dikutip dari cuitannya di akun Twitter pribadinya @lukmansaifudfin, Jumat (25/2/22).

Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 pertama kali disuaraka oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sapaan akrabnya.

Cak Imin menjelaskan alasannya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda. Dia mengatakan jika saat ini Indonesia sedang dalam tahap pembangunan, sehingga tidak boleh kehilangan momentumnya.

BACA JUGA :  Tempati Posisi Teratas di Survei, Faruq Ibnul Haqi, Kandidat Doktor Perencanaan Kota Jebolan Australia Melaju ke Pilwalkot Tegal

Terkait penundaan Pemilu 2024, Partai Amanat Nasional (PAN) melalui ketua Umumnya, Zulkifli Hasan juga telah menyetujui wacana ini.

PAN beralasan jika Pandemi  Covid-19 belum berakhir maka Pemilu 2024 harus ditunda karena pemerintah harus fokus untuk melakukan pembenahan dari segala sektor.

“Kami memutuskan setuju pemilu ditunda,” kata Zulkifli Hasan.

BACA JUGA :  Kemenkumham Luncurkan e-Voa Permudah Layanan Keimigrasian

“Pertama, alasannya itu pandemi yang belum berakhir. Itu memerlukan perhatian kesungguhan keseriusan untuk menangani,” kata dia.

Selain PKB dan PAN, parpol yang lain juga beberapa telah menyetujui penundaan pemilu diantaranya Golkar dan PPP.

Kendati demikian, adapula partai yang mengisayaratkan tidak setuju dengan wacana ini, yakni PDIP, Nasdem, Demokrat dan PKS.

(suara.com)

Apa Penadapat Anda Terkait Berita Ini?

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1.000 Seragam Sekolah untuk Anak Operator SPBU dan Siswa Difabel
Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata di Hari Konservasi Alam Nasional 2025
Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Terefleksi pada Arus Peti Kemas yang Tumbuh Lebih dari 6%
Menteri HAM: Demi Stabilitas dan Integritas Nasional Pemerintah Bisa Tegas Larang Pengibaran Bendera One Piece
Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Terima Amnesti dari Prabowo, Keduanya Bebas
Pertamina Patra Niaga Raih Penghargaan Internasional di Ajang Contact Center World 2025
Anggota DPR Imbau Publik Tak Terprovokasi Isu Politik yang Memecah Belah
79 Mobil Tangki Alih Suplai, Pertamina Jalankan Alternatif Distribusi Energi Selama Penutupan Jalur Gumitir
Berita ini 149 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Agustus 2025 - 18:03 WIB

Pertamina Patra Niaga Salurkan 1.000 Seragam Sekolah untuk Anak Operator SPBU dan Siswa Difabel

Senin, 11 Agustus 2025 - 18:00 WIB

Pertamina Patra Niaga Ajak Masyarakat Wujudkan Aksi Nyata di Hari Konservasi Alam Nasional 2025

Minggu, 10 Agustus 2025 - 12:47 WIB

Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Terefleksi pada Arus Peti Kemas yang Tumbuh Lebih dari 6%

Senin, 4 Agustus 2025 - 14:05 WIB

Menteri HAM: Demi Stabilitas dan Integritas Nasional Pemerintah Bisa Tegas Larang Pengibaran Bendera One Piece

Jumat, 1 Agustus 2025 - 19:08 WIB

Tom Lembong Dapat Abolisi, Hasto Terima Amnesti dari Prabowo, Keduanya Bebas

Berita Terbaru