LIVE TV
Bupati Tanjabbar, Kapolres dan Dandim Tinjau Pos Penyekatan Larangan Mudik Perbatasan Riau Persit KCK Koorcab Rem 042 Do’a Bersama untuk Awak KRI Nanggala 402 Danrem 042/Gapu bersama Kapolda Dampingi Pj Gubernur Jambi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2021 Prestasi di Tengah Pandemi, Program Studi DKV ITEBA Raih Akreditasi Baik dari BAN-PT Idul Fitri 1442 H Merupakan Lebaran Digital

Home / Olahraga

Kamis, 29 April 2021 - 22:19 WIB

Mulai Juli 2021, Susun SKP PNS Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021

Samsul Hidayat, Analis Kepegawaian Madya BKN. FOTO : Instagram BKN

Samsul Hidayat, Analis Kepegawaian Madya BKN. FOTO : Instagram BKN

JAKARTA – Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS tahun 2021 akan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

BKN menegaskan penyusunan berdasarkan PemenPAN-RB tersebut sudah harus diterapkan pada 1 Juli 2021.

Samsul Hidayat, Analis Kepegawaian Madya BKN mengatakan penyusunan SKP dilakukan dengan dua model yaitu dasar/inisasi atau pengembangan hingga 2023.

Sambul membeberkan, untuk SKP Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) model inisiasi, diawali dengan penyusunan rencana SKP, reviu SKP, dan penetapan SKP. Kemudian, untuk SKP JPT model pengembangan, dilakukan dengan menambahkan perspektif penerima layanan, stakeholder, proses bisnis, dan anggaran.

BACA JUGA :  GOW Tanjab Barat Lakukan Kunjungan ke Panti Asuhan Anak Cacat

Setelah itu, dilanjutkan dengan pembuatan matrik peran hasil sebagai proses cascading vertikal (JPT ke Jabatan Administrasi (JA)/Jabatan Fungsional (JF) dan cascading horisontal (pembagian tugas di antara JA/JF).

Selanjutnya, dari matrik peran hasil dijadikan dasar penyusunan SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional dengan model inisiasi antara lain rencana SKP JA/JF; meverifikasi keterkaitan dengan angka kredit khusus JF; reviu SKP JA/JF; dan penetapan SKP bagi JA/JF.

BACA JUGA :  Prestasi di Tengah Pandemi, Program Studi DKV ITEBA Raih Akreditasi Baik dari BAN-PT

“Untuk model pengembangan, ditambah kategori penilaian pada target yaitu kurang (jauh di bawah target) dan cukup (sedikit di bawah target),” sebut Samsul dikutip dari laman resmi BKN, Kamis (29/04/21).

BKN sendiri telah menggelar Bintek terkait penerapan sistem informasi e-kinerja terintegrasi pada 27-29 April 2021 menjelang penerapan SKP berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS.

Dalam beleid tersebut dijelaskan sistem manajemen kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi/unit kerja/atasan langsung ke dalam sasaran kinerja individu yang akan menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

BACA JUGA :  Tunjangan ASN Tanjabbar Berupa Beras Petani Lokal Tahap Awal Terealisasi

Merujuk pada pasal 6, disebutkan bahwa penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional.

Untuk menyelaraskan kinerja tingkat jabatan pimpinan tinggi ke jabatan di bawahnya serta pembagian tugasnya dilakukan dengan matrik peran hasil.(Edt)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Daerah

Danrem Gapu Ingatkan Prajurit Harus Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan

Olahraga

Tim Voli Putra Tanjab Barat Persembahkan Perunggu

Olahraga

Seru Lomba Balap Becak Kayuh HUT RI Di Kuala Tungkal

Olahraga

Tim Bola Jambi Taklukan Riau 4-2 Ajang Porwil Sumatera 2019 Di Bengkulu

Olahraga

Tanjab Barat Ditunjuk Sebagai Tuan Rumah Kejurprov Panahan 2021

Investigasi

Tempat Latihan Bak Gudang, PBBSI Tanjab Barat Butuh Gedung dan Sarana Memadai

Advetorial

Meriah, Bupati Tanjab Barat Lepas Ribuan Peserta Fun Bike HUT RI dan HUT Kabupaten

Advetorial

Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Ramaikan Lomba Lari Maraton 10 K