indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Rakerda DPD PAN Muaro Jambi Persiapan Hadapi Pemilu dan Pilkada 2024 Dilantik Seabgai Ketua Asprov PSSI Provinsi Jambi, Ini Harapan Fadhil Arief Kepengurusan Asprov PSSI Provinsi Jambi Periode 2021-2025 Resmi Dilantik Pengurus Asprov PSSI Jambi Periode 2021-2025 Dilantik Malam Ini Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Korem 042/Gapu Gelar Baksos Donor Darah

Home / Nasional

Senin, 21 Februari 2022 - 13:19 WIB

PLN Buka Suara Terkait Perhitungan Token Listrik

Seseorang Tengah Melakukan Pensisian Token Listrik. FOTO : Istimewa

Seseorang Tengah Melakukan Pensisian Token Listrik. FOTO : Istimewa

JAKARTA – Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengungkapkan jika angka yang terdapat di kWh meter besarannya bukanlah rupiah, melainkan kWh (kilowatt hour).

Tidak seperti membeli pulsa telepon selular, pengisian token listrik prabayar PLN dikonversikan ke dalam kilowatt hour (kWh) sesuai tarif listrik yang berlaku, bukan dalam nominal rupiah.

Hal ini pun kerap menjadi pertanyaan tentang berapa besaran kWh yang diperoleh dari nominal rupiah yang dibayarkan pelanggan.

“Perlu dipahami bahwa angka yang terdapat di kwh meter besarannya bukan rupiah, melainkan kWh. Pelanggan juga bisa menghitung sendiri berapa kWh yang didapat atas pembelian token prabayar,” terang Agung.

Langkah pertama yaitu dengan mengetahui patokan tarif listrik per kWh. Misalnya, tarif listrik bagi 13 pelanggan nonsubsidi. Hingga Februari 2022, patokan tarif listrik pelanggan nonsubsidi yaitu:

  1. RI 900 VA (RTM) Rp. 1.352/kwh
  2. RI 1.300 VA Rp. 1.444/kwh
  3. RI 2.200 VA Rp. 1.444/kwh
  4. R2 3.500-5.500 VA Rp. 1.444/kwh
  5. R3 6.600 VA ke atas Rp. 1.444/kwh
  6. B2 6.600-200 KVA Rp. 1.444/kwh
  7. B3 di atas 200 KVA Rp. 1.035/kwh
  8. I3 TM di atas 200 KVA – 30.000 KVA Rp. Rp. 1.035/kwh
  9. I4 TT 30 MVA ke atas Rp.996/kwh
  10. P1 6.600 VA -200 KVA Rp. 1.444/kwh
  11. P2 di atas 200 KVA Rp. 1.035/kwh
  12. P3/TR Rp. 1.444/kwh
  13. L/TR/TM Rp. 1.644/kwh
BACA JUGA :  Menyongsong 2024, Ketua DPD dan Pengurus Partai Ummat Tanjabbar Sowan ke KPU

Selain mengacu pada tarif listrik, ada aspek lain yang jadi komponen dasar penghitungan yaitu pajak penerangan jalan (PPJ) yang besarannya bervariasi dan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah setempat yaitu antara 3% sampai dengan 10%.

Pelanggan hendak membeli pulsa listrik dengan nilai sebesar Rp 50.000 di Jakarta dengan penggunaan daya 1.300 VA. Jika PPJ Jakarta 3 persen, maka perhitungannya sebagai berikut:

  • Harga token: Rp 50.000,-
  • PPJ 3 persen: Rp 1.500,-
  • Tarif dasar listrik: Rp 1.444,70,-
  • Besaran token yang didapat:
  • (Rp 50.000 – Rp 1.500)/Rp 1.444,70,- = 33,57 kWh
BACA JUGA :  Booth PetroChina di Indonesia HR Submit 2022 Dikunjungi Petinggi SKK Migas

Jadi, dengan pembelian token Rp 50.000,- untuk golongan pelanggan 1.300 VA nonsubsidi di Jakarta, daya yang didapat sebesar 33,58 kWh.

“Di luar nominal rupiah pembelian listrik, terdapat juga biaya admin bank untuk setiap transaksi. Khusus untuk transaksi pembelian token listrik prabayar di atas Rp 5.000.000, ada tambahan biaya materai Rp 10.000,” terang Agung.

Artikel ini telah tayang di finance.detik.com dengan judul : Viral Isi Token Listrik Rp 50 Ribu Dapatnya 3.600, PLN Buka Suara.*

Share :

Baca Juga

Nasional

Edaran Terbaru Pedoman Penyelenggaraan Hari Besar Saat Pandemi 2021

Nasional

Perkembangan Covid-19 di Secapa AD Hari Ini Berkurang Lagi 22 Kasus

Nasional

COVID-19 Varian AY.1 ‘Delta Plus’ Dikabarkan Sudah Terdeteksi di Jambi

Nasional

Asrama Haji Resmi Jadi RS Darurat Penampungan Pasien Covid-19

Nasional

Tim Advokasi Supremasi Hukum Gugat Aturan Harga Tes PCR ke MA

Nasional

Dengan Wajah Diperban Ketum KNPI Hadiri Sidang Ferdinand Hutahaean

Nasional

Back to Basics, Strategi Ditjenpas Wujudkan Good and Clean Governance

Nasional

Wartawan Jangan Terlena Dengan Istilah Kemerdekaan Pers