Puncak Karhutla di Depan Mata, Pemprov Jambi Tekankan Tanggung Jawab Pemegang HGU

JAMBI — Menghadapi ancaman puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2026, Pemerintah Provinsi Jambi meminta seluruh pihak, termasuk perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat pencegahan di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah bersama perusahaan pemegang HGU yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting dari Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (7/9/2026).

Rapat diikuti Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Nyamin, bersama jajaran pemerintah daerah serta perwakilan perusahaan pemegang HGU.

Fokus utama rakor adalah memastikan seluruh pihak tidak hanya siap ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi mampu melakukan pencegahan sejak munculnya potensi kebakaran.

Perusahaan pemegang HGU didorong memperkuat pemantauan di wilayah konsesi, menyiapkan personel dan peralatan pemadam, serta memastikan respons dapat dilakukan dengan cepat ketika ditemukan titik api.

Hal ini penting karena keterlambatan penanganan dapat membuat api dengan cepat meluas, terutama pada wilayah yang memiliki kondisi lahan dan cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran.

Selain pemerintah dan perusahaan, penanganan Karhutla juga membutuhkan dukungan TNI-Polri serta seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antarpihak menjadi bagian penting dalam menghadapi periode rawan kebakaran.

Rakor tersebut turut dihadiri Kalak BPBD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta para perwakilan perusahaan pemegang HGU.

Pemerintah menegaskan, penanganan Karhutla bukan hanya soal memadamkan api. Pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, serta kecepatan bertindak menjadi kunci utama.

Setiap pihak juga diharapkan menjalankan tanggung jawab sesuai wilayah dan kewenangannya. Dengan demikian, apabila muncul titik api, penanganan dapat dilakukan secepat mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Sinergi pemerintah, TNI-Polri, perusahaan pemegang HGU dan masyarakat menjadi kekuatan utama menghadapi puncak Karhutla 2026.

Pesannya jelas: jangan menunggu api membesar. Pencegahan harus dimulai sekarang, dan setiap pihak harus siap bertindak ketika ancaman muncul.**