POLITIK – Isu pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke DPRD menjadi perdebatan paling panas di awal Januari 2026. Ini dianggap sebagai ujian berat bagi semangat “Hanya Tidak Mudah, Bukan Tidak Mungkin” dalam mempertahankan kedaulatan rakyat.
Berikut perbandingannya dengan sejarah dan kondisi reformasi terkini:
1. Sejarah: Tarik Ulur Kedaulatan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Era Orde Baru (Pola Lama): Kepala daerah dipilih sepenuhnya oleh DPRD. Rakyat tidak punya suara langsung, dan calon biasanya merupakan “drop-dropan” dari pusat atau hasil lobi elit.
- Reformasi 2004 (Kemenangan Rakyat): Untuk pertama kalinya rakyat bisa memilih Gubernur/Bupati secara langsung. Ini adalah buah perjuangan reformasi untuk memutus oligarki lokal.
- Drama 2014: DPR sempat mengesahkan UU No. 22/2014 untuk mengembalikan pilkada ke DPRD, namun langsung dibatalkan oleh Perppu SBY karena gelombang penolakan rakyat yang sangat masif.
2. Situasi Januari 2026: Wacana Itu Muncul Lagi
Per awal tahun 2026, sejumlah partai politik kembali menggulirkan wacana pemilihan melalui DPRD dalam draf Revisi UU Pemilu yang sedang disusun.
| Argumen Pendukung (Pola Lama) | Argumen Penolak (Reformasi) |
|---|---|
| Efisiensi Biaya: Pilkada langsung dianggap sangat mahal dan menguras APBD. | Hak Konstitusional: Menghilangkan hak rakyat memilih pemimpinnya adalah kemunduran demokrasi (setback). |
| Mencegah Konflik: Mengurangi risiko kerusuhan horizontal antar pendukung di lapangan. | Legitimititas Rendah: Kepala daerah yang dipilih DPRD cenderung hanya bertanggung jawab pada partai, bukan rakyat. |
| Politik Uang: Menekan praktik “serangan fajar” ke masyarakat luas. | Oligarki Partai: Politik uang justru berpindah ke “ruang gelap” antara calon dan anggota DPRD. |
3. “Tidak Mudah, Bukan Tidak Mungkin”
Mengapa reformasi ini disebut tidak mudah?
- Kekuatan Elit: Koalisi partai besar di parlemen memiliki kekuatan untuk mengubah aturan melalui revisi UU Pemilu yang ditargetkan selesai Juli 2026.
- Lobi Intens: Hingga minggu kedua Januari 2026, diskusi di DPR menunjukkan kecenderungan beberapa fraksi besar untuk menyepakati pola tidak langsung.
Namun tetap bukan tidak mungkin digagalkan karena:
- Putusan MK: Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan di akhir 2025 tetap menegaskan bahwa Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat langsung.
- Perlawanan Publik: Organisasi seperti Perludem, ICW, dan mahasiswa sudah mulai bergerak melakukan aksi protes di awal 2026 ini untuk menolak “penyunatan” hak suara mereka.
Kesimpulan:
Mengembalikan Pilkada ke DPRD adalah langkah “pola lama” yang mengancam capaian reformasi 20 tahun terakhir. Perjuangan menjaga Pilkada tetap di tangan rakyat memang tidak mudah di tengah tekanan politik tahun 2026, tetapi dengan tekanan publik yang konsisten, mempertahankan demokrasi langsung bukanlah hal yang tidak mungkin.**
Penulis : Redkasi
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
