indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Menyonsong Pemilu 2024, Bawaslu Tanjab Barat Kunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan Terima Penghargaan Capaian Vaksinasi dari Kapolres, Agus Purba Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat Kumpeh Ulu Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Penyakit Kronis di Korem 042/Gapu Lengkapi Syarat Ini, Tenaga Honorer di Tanjab Barat Serbu Dukcapil 4 Tips untuk Digitalisasi Bagi UMKM di 2022

Home / Pemerintahan

Senin, 18 Mei 2020 - 21:44 WIB

Selama Libur Lebaran, ASN Pemprov Jambi Wajib Laporan Lokasi Keberadaan 2 Kali Sehari

FOTO : ASN Provinsi Jambi

FOTO : ASN Provinsi Jambi

JAMBI – Pemprov Jambi mengeluarkan kebijakan terhadap pemantauan keberadaan ASN selama libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1441 H/2020 M.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat BKD bernomor S-1195/BKD-4.2l/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020. SE ini sebagai menindaklanjuti dari SE Menpan RB dan SE Gubernur Jambi.

Juru Bicara Pemprov Jambi Johansyah, SE, ME menjelaskan SE tersebut untuk memastikan pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah atau mudik ASN.

BACA JUGA :  Triwulan II, Target Realisasi PAD Muaro Jambi Mencapai 42,91 Persen

“Dalam SE Gubernur ini dijelaskan, pelaporan dilaksanakan dua kali sehari, yakni pagi mulai pukul 07.00 WIH hingga 09.00 WIB kemudian sore pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB,” ujar Johansyah.

Dalam surat itu menerangkan libur nasional dan cuti bersama lebaran tahun ini dari tanggal 21 hingga 25 Mei 2020.

BACA JUGA :  Keseriusan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Pertanahan di Jambi

Cara pelaporannya kata Johansyah dengan mengaktifkan GPS/Mode Lokasi pada Android dan mengirimkan foto diri melalui aplikasi Siabon

“Nah, jika ASN tidak melaporkan keberadaannya tanpa keterangan yang sah, maka dianggap berpergian dan mudik,” katanya.

Sanksi dari ketentuan itu jelas Johansyah, akan disanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.(rul)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Bupati Safrial Apresaisi Launching Tahapan Pilbup Tahun 2020

Pemerintahan

Pemkab Tanjab Barat Gelar Rapat Terkait Kerja Sama Daerah

Pemerintahan

Tiga Bulan TPP ASN di Tanjab Barat Tak Cair, Anwar Sadat : Tunggu Rekomendasi Mendagri

Pemerintahan

Bupati Hadir Paripurna Kedua Pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2019

Desa

Buka Sosialisasi Peraturan Daerah Lingkup Pemerintah Desa, Ini Pesan Sekda ke Kades

Pemerintahan

Banyak ASN Absen Tanpa Keterangan Usai Libur Lebaran, Ini Tanggapan Sekda Muaro Jambi

Pemerintahan

PAD Tanjab Barat 2019 Over Target

Pemerintahan

Implementasi SIPD, Bupati dan Ketua DPRD Tanjab Barat Kunjungi Kemendagri