indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
12 Orang Kepala Desa se Kecamatan Muaro Sebo Dikukuhkan Sebagai Pemangku Adat Penyuluhan Wasbang Membina Komponen Masyarakat Cinta Tanah Air Antisipasi Wabah PMK, Polisi dan TNI di Sungai Gelam Lakukan Pemeriksaan Ternak di Kandang Dua WBP Lapas Kuala Tungkal Menerima Remisi di Hari Raya Waisak Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya

Home / Pilkada

Jumat, 19 Maret 2021 - 18:03 WIB

Sengketa Pilkada Bandung Ditolak MK, Bagaimana dengan Pilgub Jambi

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, yakni Kurnia Agustina dan Usman Sayogi.

Majelis hakim konstitusi menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan tidak dapat diterima.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (18/03/21).

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar seperti dikutip nasional.kompas.com.

Adapun, permohonan yang diperkarakan oleh pemohon adalah masalah politik uang, netralitas ASN dan mendiskreditkan gender.

BACA JUGA :  Kapolres Muaro Jambi Terima Kunjungan Supervisi Slog Polri

“Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang,” ujar salah satu hakim yang membacakan pertimbangan hukum.

“Keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar terjadi,” kata dia.

Jika dilihat dari sisi perolehan suara, majelis juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2020.

Pasalnya, selisih permohonan pemohon dan pihak terkait melebihi ambang batas yang telah diatur.

“Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum pemohonan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Anwar Usman.

BACA JUGA :  Penemuan Kerangka Manusia di Belakang SPBU Gegerkan Warga

Sementara Permohonan Sengketa Pilgub Jambi yang diajukan oleh pikah Pasangan Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu melawan KPU Provinsi Jambi sebagai Termohon serta Bawaslu dan Pihak Terkait pasangan Haris-Sani hingga hari ini belum diketahui.

Menurut catatan dari situs resmi MK agenda persidangan lanjutan pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 19 Februari s/d 18 Maret 2021 Sedangkan Pengucapan Putusan/Ketetapan perkara PHP tanggal 19 s/d 24 Maret 2021. Jadi masyarakat Jambi harus sabar menunggu sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut.(*)

Share :

Baca Juga

Berita

KPU Tanjabar Rekrut 402 Anggota PPS Untuk Pilkada 2020

Tanjab Barat

Partai Golkar Dukung Mulyani-Amin di Pilkada Tanjabbar

Pilkada

KODE : Sekitar 25 Pengajuan Sengketa PHP Pilkada Masuk Ambang Batas, Termasuk Jambi

Tanjab Barat

Sekda Tanjab Barat Ikuti Rakor Pilkada Serentak Via Vidcon

Pilkada

Debat Terbuka Cawagub Abdullah Sani Tampil Memuaskan

Pilkada

6.938 Petugas Penyelenggara Pilkada di Tanjabbar Bakal Jalani Rapid Test

Pilkada

Berkas Pasangan Mulyani-Amin Dinyatakan Lengkap oleh KPU

Pilkada

Pilgub Jambi 2020 : Arena Pertarungan Para Bupati dan Wali Kota Bahkan Gubernur Petahana