LIVE
Sukseskan Vaksinasi COVID-19, Polres Tanjabbar Luncurkan Pelampung Polri Komisi II DPRD Dorong Pemkab Tanjabbar Beli Mesin PCR Besok, Sejumlah Pelanggan PLN di Wilayah Ini Alami Pemadaman Listrik Dewan Minta Pemkab Tanjabbar Kaji Ulang Kontrak PetroChina Satgas Covid-19 Buka Rekrutmen Tracer Covid-19 Posko Satgas Desa/Kelurahan 11 Provinsi, Tertarik?

Home / Pilkada

Jumat, 19 Maret 2021 - 18:03 WIB

Sengketa Pilkada Bandung Ditolak MK, Bagaimana dengan Pilgub Jambi

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, yakni Kurnia Agustina dan Usman Sayogi.

Majelis hakim konstitusi menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan tidak dapat diterima.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (18/03/21).

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar seperti dikutip nasional.kompas.com.

BACA JUGA :  Wabup Hairan Tinjau Jembatan Kayu di RT 05 Senyerang

Adapun, permohonan yang diperkarakan oleh pemohon adalah masalah politik uang, netralitas ASN dan mendiskreditkan gender.

“Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang,” ujar salah satu hakim yang membacakan pertimbangan hukum.

“Keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar terjadi,” kata dia.

BACA JUGA :  Harumkan Nama Daerah, Bupati Tanjab Barat Berikan Apresiasi Kepada Agit Atlet Panahan Difabel

Jika dilihat dari sisi perolehan suara, majelis juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2020.

Pasalnya, selisih permohonan pemohon dan pihak terkait melebihi ambang batas yang telah diatur.

“Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum pemohonan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Anwar Usman.

Sementara Permohonan Sengketa Pilgub Jambi yang diajukan oleh pikah Pasangan Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu melawan KPU Provinsi Jambi sebagai Termohon serta Bawaslu dan Pihak Terkait pasangan Haris-Sani hingga hari ini belum diketahui.

BACA JUGA :  Aktivis Anti Korupsi Jambi Lakukan Uras di Bundaran Tugu Patin Simpang BBC Muara Bulian

Menurut catatan dari situs resmi MK agenda persidangan lanjutan pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 19 Februari s/d 18 Maret 2021 Sedangkan Pengucapan Putusan/Ketetapan perkara PHP tanggal 19 s/d 24 Maret 2021. Jadi masyarakat Jambi harus sabar menunggu sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut.(*)

Share :

Baca Juga

Pilkada

Penetapan Paslon Bupati Terpilih, KPU Tunggu Surat Resmi dari MK

Batanghari

Pilkada Batanghari: Pasangan Yuninnta-Mahdan Kantongi Rekomendasi Golkar

Pilkada

Unggul di PSU, Al Haris:  Ini Adalah Hasil Raihan Suara Rakyat Jambi

Pilkada

Muaro Jambi Bisa Jadi Penentu Nasib Cagub di PSU, Ini Jumlah Suara yang Diperebutkan

Pilkada

Real Count : UAS-HAIRAN: 52%, MULYANI-AMIN: 34 % dan MUKHLIS- SUPARDI 21 %

Pilkada

KPU Tanjabbar Umumkan Anggota PPS Terpilih, Ini Nama-namanya

Pilkada

Selesai, KPU Provinsi Jambi Tetapkan Al Haris-Abdullah Sani Raih Suara Terbanyak

Pilkada

Pilgub Jambi Mulai Menggeliat, Al Haris Kantongi Dukungan dari PKS dan Berkarya