YTUBE
75 Juta Uang Warga Tebing Tinggi Raib, Aksi Pelaku Terekam CCTV Rumah Pengusahan Rumah Makan di Tehok Ludes Terbakar Kronologis Polisi Ringkus 5 Komplotan Penipuan Berkedok Kupon Berhadiah Mobil dalam Kemasan Tepung AHY : Kader Demokrat Jangan Takut Bersuara Perjuangkan Aspirasi Rakyat Polsek Tungkal Ulu Tangkap 5 Pelaku Penipuan Kupon Berhadiah Mobil Toyota Raize di Kota Jambi

Home / Pilkada

Jumat, 19 Maret 2021 - 18:03 WIB

Sengketa Pilkada Bandung Ditolak MK, Bagaimana dengan Pilgub Jambi

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, yakni Kurnia Agustina dan Usman Sayogi.

Majelis hakim konstitusi menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan tidak dapat diterima.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (18/03/21).

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar seperti dikutip nasional.kompas.com.

Adapun, permohonan yang diperkarakan oleh pemohon adalah masalah politik uang, netralitas ASN dan mendiskreditkan gender.

BACA JUGA :  AHY : Kader Demokrat Jangan Takut Bersuara Perjuangkan Aspirasi Rakyat

“Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang,” ujar salah satu hakim yang membacakan pertimbangan hukum.

“Keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar terjadi,” kata dia.

Jika dilihat dari sisi perolehan suara, majelis juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2020.

Pasalnya, selisih permohonan pemohon dan pihak terkait melebihi ambang batas yang telah diatur.

“Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum pemohonan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Anwar Usman.

BACA JUGA :  Kodim 0419/Tanjab Ziarah Nasional di Makam Pahlawan YSP

Sementara Permohonan Sengketa Pilgub Jambi yang diajukan oleh pikah Pasangan Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu melawan KPU Provinsi Jambi sebagai Termohon serta Bawaslu dan Pihak Terkait pasangan Haris-Sani hingga hari ini belum diketahui.

Menurut catatan dari situs resmi MK agenda persidangan lanjutan pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 19 Februari s/d 18 Maret 2021 Sedangkan Pengucapan Putusan/Ketetapan perkara PHP tanggal 19 s/d 24 Maret 2021. Jadi masyarakat Jambi harus sabar menunggu sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut.(*)

Share :

Baca Juga

Advetorial

KPU Tanjabbar Sukses Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020

Pilkada

722 Calon Anggota PPS Di Tanjabbar Jalani Tes Wawancara

Pilkada

Bawaslu; Ada Tiga Pilihan Partisipasi Mahasiswa Turut Sukseskan Pilkada 2020

Pilkada

Pilgub Jambi 2020 : Arena Pertarungan Para Bupati dan Wali Kota Bahkan Gubernur Petahana

Pilkada

Respon Warga Terhadap Debat Publik Pilbup Tanjabbar

Politik

HBA Tegaskan Tidak Maju di Pilgub Jambi

Pilkada

Pendaftaran Bapaslon Tinggal 1 Hari Lagi, KPU Sebut Baru 1 Pasangan yang Sudah Daftar

Pilkada

213 Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 Terima SK Rekomendasi dari PKS