LIVE TV
Ini Sederet Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran 2021 Wabup Hairan Tinaju 2 Lokasi Pembangunan Jembatan di Renah Mendaluh Ratusan Akun Media Sosial, Berpotensi Langgar UU ITE Bagi Takjil Buka Puasa, Ketum KNPI Ajak Pemuda Berlomba Buat Kebaikan Heboh Seekor Harimau Masuk ke Permukiman, 1 Kerbau Milik Warga Dimangsa

Home / Pilkada

Jumat, 19 Maret 2021 - 18:03 WIB

Sengketa Pilkada Bandung Ditolak MK, Bagaimana dengan Pilgub Jambi

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

FOTO : MK saat Sidang gugatan batas usia calon kepala daerah. /©Liputan6.com/Faizal Fanani]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk tidak menerima permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, yakni Kurnia Agustina dan Usman Sayogi.

Majelis hakim konstitusi menilai dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan tidak dapat diterima.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Kamis (18/03/21).

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Anwar seperti dikutip nasional.kompas.com.

BACA JUGA :  Tiga Kapolsek dan Satu Kasat di Polres Tanjabbar Diganti

Adapun, permohonan yang diperkarakan oleh pemohon adalah masalah politik uang, netralitas ASN dan mendiskreditkan gender.

“Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang,” ujar salah satu hakim yang membacakan pertimbangan hukum.

“Keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan pemohon tersebut benar terjadi,” kata dia.

BACA JUGA :  Ini Besaran Zakat Fitrah Kota Jambi Tahun 1442 H/2021M

Jika dilihat dari sisi perolehan suara, majelis juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada 2020.

Pasalnya, selisih permohonan pemohon dan pihak terkait melebihi ambang batas yang telah diatur.

“Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum pemohonan tidak beralasan menurut hukum,” ucap Anwar Usman.

Sementara Permohonan Sengketa Pilgub Jambi yang diajukan oleh pikah Pasangan Gubernur Jambi Cek Endra-Ratu melawan KPU Provinsi Jambi sebagai Termohon serta Bawaslu dan Pihak Terkait pasangan Haris-Sani hingga hari ini belum diketahui.

BACA JUGA :  Kasiter Korem 042/Gapu Hadiri Rakor Kebijakan Larangan Mudik Lebaran di Kantor Gubernur Jambi

Menurut catatan dari situs resmi MK agenda persidangan lanjutan pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 19 Februari s/d 18 Maret 2021 Sedangkan Pengucapan Putusan/Ketetapan perkara PHP tanggal 19 s/d 24 Maret 2021. Jadi masyarakat Jambi harus sabar menunggu sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut.(*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Yok Ikutan, Kompetisi Konten Video Bawaslu 2020 Youtube dan Instagram, Hadiahnya Luamaian

Merangin

KPU Merangin Gelar Rakor Pembersihan Alat Peraga dan Sosialisasi Paslon Gubernur

Tanjab Barat

KPU Tanjabbar Dedline Bacalaon Perbaiki dan Lengkapai Berkas Pendaftaran Hingga 16 September

Pilkada

KPU Jambi Beri Tiga Hari Untuk Paslon Ajukan Gugatan Terkait Penetapan Perolehan Suara

Pilkada

Saksikan Live Streaming Debat Publik Pilkada Tanjabbar di Youtube Official KPU dan TVRI Jambi Malam Ini

Politik

Alasan Ini, H. Bakri Mundur dari Bursa Pilgub Jambi

Pilkada

KPU Umumkan 267 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota PPS Perpanjangan Pendaftaran, Berikut Nama-Namanya

Pilkada

Ini 13 Anggota Panwas Kelurahan/Desa Kecamatan Pengabuan Terpilih