Soal Pilkada Via DPRD; Mandat Rakyat Dijual atau Dijaga? Nyali Koalisi Prabowo Sedang Diuji!

JAMBI – Memasuki awal tahun 2026, panggung politik nasional memanas dengan ujian integritas bagi Koalisi Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah upaya memperkuat barisan melalui wacana “Koalisi Permanen“, publik kini mempertanyakan apakah soliditas elit ini bertujuan untuk menjaga mandat rakyat atau justru menjadi transaksi kepentingan.

Wacana Pilkada DPRD: Mundur atau Solusi?

Salah satu titik krusial yang menguji “nyali” koalisi adalah gelombang usulan pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai Demokrat dan Golkar secara terbuka mulai menyuarakan dukungan terhadap mekanisme ini, yang diklaim sesuai dengan sila keempat Pancasila.

Namun, langkah ini memicu kritik tajam dari aktivis demokrasi dan oposisi. PDI Perjuangan dalam Rakernas awal Januari 2026 secara eksplisit menyoroti kemunduran demokrasi jika hak pilih rakyat dicabut dan diserahkan kembali ke tangan elit legislatif. Koalisi masyarakat sipil pun memperingatkan bahwa langkah ini berisiko membentangkan “karpet merah” bagi oligarki daerah.

Soliditas yang Dipertanyakan

Presiden Prabowo sendiri berulang kali menegaskan bahwa koalisinya tetap kuat, meski sempat melontarkan candaan tajam yang meminta agar “PKB terus diawasi”. Kelakar ini dianggap oleh para pengamat sebagai “kode keras” atas adanya dinamika internal dalam menjaga loyalitas antarpartai anggota kabinet.

Dilema Mandat Rakyat di 2026

Tahun 2026 diprediksi menjadi periode krusial bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa besarnya koalisi bukan sekadar alat untuk membungkam kritik. Tantangan nyata ada pada:

• Efektivitas Kebijakan: Apakah koalisi gemuk mampu mengeksekusi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis tanpa kebocoran anggaran?
• Kedaulatan Hukum: Desakan koalisi sipil agar Presiden menerbitkan Perppu untuk membatalkan pasal-pasal bermasalah dalam KUHAP baru menjadi ujian apakah suara rakyat lebih didengar daripada kepentingan penegakan hukum yang represif.

Kini, bola panas ada di tangan para pemimpin partai koalisi. Apakah mereka akan tetap teguh menjaga mandat rakyat yang diberikan pada Pilpres lalu, atau justru “menjual” kedaulatan tersebut demi stabilitas semu di kursi kekuasaan? Rakyat sedang menonton.

Pertanyaannya: Apakah Anda akan diam saja saat mereka menimbang-nimbang untuk “membungkam” suara Anda di bilik suara, atau Anda akan membuktikan bahwa konstituen bukan sekadar angka yang bisa mereka manipulasi?