JAMBI – Jaminan Anggota Komite BPH Migas, Fathul Nugroho, bahwa stok BBM nasional menjelang Lebaran 2026 dalam kondisi “aman dan memadai” kini berbenturan keras dengan kebijakan pemerintah yang justru menekan mobilitas melalui skema Work From Home (WFH).
Jika stok memang melimpah sebagaimana diklaim saat peninjauan lapangan bersama Pertamina Patra Niaga, mengapa pemerintah masih merasa perlu mengerem konsumsi masyarakat?
Kebijakan WFH dengan alasan efisiensi energi menimbulkan tanda tanya besar: Apakah kondisi stok yang sebenarnya memang serapuh itu? Publik berhak mendapatkan transparansi, bukan sekadar narasi penenangan. Upaya penguatan distribusi di Kalimantan Barat untuk mengurai antrean di SPBU seolah menjadi pengakuan implisit bahwa sistem distribusi kita sedang di ambang batas kemampuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“BPH Migas menjamin pasokan subsidi maupun nonsubsidi aman di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Fathul dalam rilis resminya, Selasa (24/3/2026).
“Pemerintah, sebagaimana arahan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjamin ketersediaan stok dan distribusi BBM, khususnya oleh Pertamina Patra Niaga terus dijaga ketahanannya. Monitoring kualitas juga rutin dilakukan, dan hasilnya sesuai standar Pemerintah,.sehingga diharapkan masyarakat merasa aman dan nyaman. BPH Migas juga mengapresiasi kinerja seluruh Perwira Pertamina yang siaga 24 jam untuk mengamankan stok dan distribusi BBM,” ujarnya lagi.
Namun, jaminan ini terasa hambar jika di saat yang sama, instrumen negara digunakan untuk membatasi pergerakan warga demi menjaga kuota BBM agar tidak jebol. Pemerintah tidak boleh bermain di dua kaki; mengklaim ketahanan energi kuat di satu sisi, namun menunjukkan kepanikan stok melalui instruksi WFH di sisi lain.
Transparansi data stok riil jauh lebih dibutuhkan masyarakat daripada sekadar seremoni peninjauan lapangan yang kontradiktif dengan realita kebijakan di atas kertas.**
Penulis : Tim Redaksi
Sumber Berita: Lintastungkal
