Waspada Penipuan BSU 2026! Kemnaker Tegaskan Pekerja Jaga Data Pribadi

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pekerja untuk mewaspadai maraknya tautan palsu dan pesan berantai penipuan yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Pekerja dilarang keras sembarangan mengeklik tautan atau menyerahkan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), kepada pihak mana pun yang tidak terverifikasi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan agar pekerja menutup ruang bagi segala bentuk informasi yang bukan berasal dari kanal resmi pemerintah.

“Jangan pernah percaya informasi di luar kanal resmi Kemnaker. Jangan sekali-kali memberikan data pribadi Anda kepada pihak yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab!” tegas Indah secara tertulis melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (24/10/2026).

Modus Operandi Penipuan

Indah memaparkan bahwa sindikat penipuan BSU saat ini bergerak masif melalui:

• Pesan berantai di WhatsApp
• Pesan langsung (direct message/DM) di media sosial

Pesan-pesan tersebut sengaja menyertakan tautan tiruan yang menjanjikan pencairan dana secara instan. Kemnaker mengingatkan, penggunaan logo resmi Kemnaker pada pesan atau situs palsu sama sekali tidak menjamin keaslian informasi tersebut. Pekerja wajib menaruh curiga penuh jika diminta mengisi data sensitif.

Akses Hanya Kanal Resmi

Seluruh validasi dan informasi berkala mengenai BSU hanya disiarkan melalui kanal komunikasi resmi dan laman bsu.kemnaker.go.id. Apabila laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diinstruksikan untuk menunggu pengumuman resmi dan dilarang keras menggunakan tautan alternatif atau situs cermin (mirroring) yang tidak terverifikasi.

4 Langkah Wajib Lindungi Data dan Uang Anda:

1. Periksa Alamat Situs: Teliti domain URL secara jeli sebelum mengeklik atau memasukkan data apa pun.
2. Jaga Kerahasiaan Akun: Jangan pernah membagikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun.
3. Tolak Pungutan: Abaikan jika ada instruksi membayar biaya administrasi atau biaya apa pun dengan iming-iming pencairan dana BSU. Kemnaker tidak memungut biaya.
4. Tutup dan Verifikasi: Jika menemukan kejanggalan, segera tutup tautan tersebut dan silang informasi langsung ke kanal resmi Kemnaker.

Kewaspadaan penuh ini menjadi instruksi langsung demi memastikan tidak ada pekerja yang menjadi korban eksploitasi data maupun finansial. Indah menyebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak dan keamanan data para pekerja dalam program ini.**