Ketika Kekuasaan Membentuk Kepribadian

Kajian Psikologi Klinis dan Psikologi Kepemimpinan tentang Bahaya Kekuasaan Tanpa Koreksi

Ada pelajaran sederhana dalam kepemimpinan: seseorang tidak seharusnya terus-menerus berada di posisi memerintah. Pada waktunya, ia perlu kembali mendengar, menerima koreksi, dan bekerja di bawah keputusan orang lain.

Dalam organisasi militer, pola Komandan → Staf → Komandan → Staf dapat dilihat bukan hanya sebagai rotasi jabatan, tetapi juga sebagai mekanisme yang membuat seorang pemimpin mengalami dua sisi sekaligus: memimpin dan dipimpin.

Kekuasaan dan Perubahan Perilaku

Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh karakter bawaan, pengalaman, dan lingkungan. Penelitian psikologi kekuasaan menunjukkan bahwa kekuasaan dapat memengaruhi cara seseorang berpikir, bertindak, memperhatikan orang lain, dan mengambil keputusan.

Risiko muncul ketika seseorang terlalu lama berada dalam lingkungan yang membuatnya terbiasa memerintah, dipatuhi, dibenarkan, dipuji, dan jarang dikritik.

Dalam kondisi seperti itu, kepatuhan karena jabatan dapat keliru dipersepsikan sebagai bukti bahwa dirinya selalu benar. Penghormatan dapat dianggap sebagai bukti superioritas, sementara kritik yang tidak pernah muncul dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan melihat kelemahannya sendiri.

Jika tidak dikoreksi, pada sebagian orang dapat muncul sikap semakin sulit menerima kritik, defensif ketika dibantah, merasa paling benar, membutuhkan pengakuan berlebihan, berkurangnya empati, serta kesulitan membedakan kepentingan pribadi, jabatan, dan institusi.

Namun, perilaku tersebut tidak otomatis berarti gangguan jiwa atau gangguan kepribadian. Diagnosis klinis membutuhkan pola yang menetap, kaku, maladaptif, dan menimbulkan gangguan bermakna dalam kehidupan seseorang.

Hubris Syndrome

Fenomena yang sering dikaitkan dengan kekuasaan adalah hubris syndrome, yaitu konsep mengenai perubahan perilaku atau kepribadian yang diduga dapat muncul setelah seseorang memperoleh kekuasaan besar dalam waktu lama.

Karakteristik yang sering dibahas antara lain grandiositas, rasa percaya diri yang berlebihan, kecenderungan meremehkan orang lain, dan berkurangnya penilaian yang proporsional.

Tetapi penting dicatat, hubris syndrome bukan diagnosis resmi dalam sistem klasifikasi gangguan mental WHO. Karena itu, konsep ini lebih tepat digunakan untuk memahami risiko psikologis kekuasaan, bukan untuk mendiagnosis seseorang dari jauh.

Mengapa Komandan Perlu Menjadi Staf?

Ketika menjadi komandan, seseorang belajar mengambil keputusan, memimpin, dan memikul tanggung jawab.

Ketika menjadi staf, ia belajar mendengarkan, menerima keputusan orang lain, memberikan saran yang mungkin ditolak, dan bekerja tanpa selalu menjadi pusat perhatian.

Pengalaman tersebut dapat menjadi reality check. Seorang pemimpin yang pernah merasakan posisi sebagai bawahan memiliki kesempatan untuk memahami bahwa organisasi tidak selalu harus mengikuti kehendak dirinya.

Rotasi jabatan tentu bukan jaminan seseorang terhindar dari persoalan psikologis. Namun, secara kelembagaan, rotasi dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah seseorang terlalu lama hidup dalam lingkungan yang hanya memberikan afirmasi terhadap kekuasaannya.

Ketika Kekuasaan Hilang

Kehilangan jabatan secara mendadak dapat menjadi tekanan psikologis, terutama ketika identitas seseorang sangat melekat pada pangkat, status, kekuasaan, dan penghormatan.

Respons setiap orang berbeda. Ada yang mengalami kecemasan, kemarahan, depresi, rasa kehilangan, atau krisis identitas. Ada pula yang mampu beradaptasi secara sehat.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan “Apakah orang tersebut sakit jiwa?”, melainkan:

“Apakah kehilangan kekuasaan membuat pola perilakunya berubah secara menetap, maladaptif, dan mengganggu fungsi kehidupannya?”

Itulah pertanyaan yang lebih relevan secara klinis.

Jika Kekuasaan Berada di Tingkat Negara

Persoalannya menjadi jauh lebih besar ketika kekuasaan berada di tingkat negara karena keputusan seorang pemimpin dapat berdampak kepada jutaan orang.

Kekuasaan yang besar, apabila bertemu dengan overconfidence, intoleransi terhadap kritik, kebutuhan akan pengakuan berlebihan, rendahnya empati, serta lingkungan yang hanya mengatakan “ya”, berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang terkoreksi.

Karena itu, negara tidak boleh hanya bergantung pada kualitas pribadi seorang pemimpin. Sistem juga harus memiliki rem terhadap kekuasaan melalui checks and balances, pengawasan lembaga negara, pers yang bebas, penasihat yang berani berbeda pendapat, pengambilan keputusan berbasis data, perlindungan terhadap whistleblower, serta budaya yang membedakan loyalitas kepada pemimpin dan loyalitas kepada negara.

Kekuasaan Membutuhkan Koreksi

Pada akhirnya, pelajaran dari pola Komandan → Staf → Komandan → Staf bukan bahwa seorang komandan pasti mengalami gangguan jiwa jika terlalu lama memimpin.

Pelajarannya adalah bahwa setiap pemegang kekuasaan membutuhkan lingkungan yang membuatnya tetap mau mendengar, dikritik, dan diuji.

“Kekuasaan yang tidak pernah dikoreksi dapat mengubah cara seseorang melihat orang lain—dan pada akhirnya mengubah cara ia melihat dirinya sendiri.”

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, S.H., M.Tr.Opsla.
Pemerhati Maritim dan Kedaulatan Bangsa

Penulis : Laksma TNI (Purn.) Jaya Darmawan

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal