BEKASI – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui ekosistem SIAPkerja. Upaya ini dilakukan dengan menyelaraskan kompetensi tenaga kerja disabilitas dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi, serta pemanfaatan platform SIAPkerja.
“Jadi kita akan coba link and match-kan antara supply dan demand,” ujar Cris dalam kegiatan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Bekasi, Selasa (17/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, selain memperkuat akses pelatihan dan informasi lowongan kerja, Kemnaker juga mendorong perusahaan meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kesempatan kerja penyandang disabilitas, termasuk penyediaan akomodasi yang layak.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sementara perusahaan swasta diwajibkan paling sedikit 1 persen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Sugeng Heri Suseno, mengungkapkan data Sakernas Agustus 2025 mencatat sebanyak 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sedangkan 67.109 lainnya masih menganggur.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker memperluas pelatihan vokasi melalui BBPVP dan BLK, termasuk pelatihan keterampilan digital dan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendampingan juga diberikan mulai dari tahap pra-penempatan hingga pasca-penempatan.
“Kita akan latih teman-teman penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar kerja dan dapat bersaing di dunia kerja,” kata Sugeng.*
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker













Komentar