MUARA SABAK – Keagenan Kapal PT Bahari Sandi Pratama (BSP) dikenakan sanksi pembayaran beban sejumlah Rp50 Juta. Pasalnya, PT BSP yang memberikan pelayanan jasa atau bertanggung jawab terhadap Kapal Asing MV ISTORYA MANILA selama berada di Indonesia ini telah melakukan pelanggaran keimigrasian.
“Keagenan Kapal PT BSP kita kenakan sanksi berupa pembayaran beban karena telah melakukan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian,” ungkal Edy Firyan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, Senin (31/1/22).
Edy menyebutkan, pelanggaran yang dilakukan PT BSP karena salah satu crew (ABK) Kapal Asing MV Istorya Manila yang mendapatkan pelayanan jasa dari PT BSP, memiliki Paspor yang masa berlakunya kurang dari 6 (Enam) Bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dimasa seharusnya sambung Edy, Paspor Warga Negara Asing (WNA) yang masa berlakunya masih diatas 6 (Enam) Bulan, dari batas waktu habisnya masa berlaku Paspor tersebut yang boleh masuk ke Indonesia.
“Pelanggaran ini kita ketahui saat pemeriksaan keimigrasian diatas Kapal yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui TPI Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pembayaran beban berupa sanksi denda sesuai PP 28 tahun 2019 sebesar Rp50 Juta per alat angkut,” jelasnya.
Edy menegaskan jika keputusan mengenai tindakan administrasi keimigrasian berupa pengenaan biaya beban ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan bukti yang ditemukan di Lapangan.
Lebih lanjut Edy menjelaskan jika penjatuhan sanksi terhadap pelanggar keimigrasian adalah sebagai tindaklanjut dari komitmen perjanjian kinerja, dan penandatanganan pakta integritas yang telah dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal.
“Salah satu tugasnya di bidang penegakan hukum keimigrasian,” ujarnya.
Atas pelanggaran ini tambah Edy, sebagai penanggung jawab Kapal, PT. BSP telah memahami, kooperatif dan bertanggungjawab dan bersedia membayar biaya beban melalui Bank yang ditunjuk sebagai PNBP keimigrasian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 Tentang Tarif biaya keimigrasian.
Edy Firyan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, berharap dengan adanya tindakan administrasi keimigrasian ini, menjadi atensi bagi seluruh penaggung jawab Alat angkut yang beroperasi di Wilayah kerja Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal, agar dapat mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku.
“Apapun bentuk pelanggarannya jika berhubungan dengan keimigrasian, kami akan tegas dan tidak segan melakukan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal,” pungkasnya.(Bas)
