Aman dan Adaptif, Wamenaker Ajak Serikat Buruh Kolaborasi Tata Ulang Regulasi Ketenagakerjaan dan K3

Lintas Tungkal

- Redaksi

Senin, 8 Juni 2026 - 11:21 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Jajaran pengurus KPBI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Wamenaker Afriansyah Noor saat membuka Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Dalam kesempatan ini, Kemnaker menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi mereformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan jaminan K3. (Foto: Dok. Istimewa / Biro Humas Kemnaker)

Jajaran pengurus KPBI bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Wamenaker Afriansyah Noor saat membuka Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Dalam kesempatan ini, Kemnaker menegaskan kesiapan untuk berkolaborasi mereformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan jaminan K3. (Foto: Dok. Istimewa / Biro Humas Kemnaker)

JAKARTA, 7 Juni 2026 – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak seluruh serikat pekerja dan serikat buruh untuk berkolaborasi aktif dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langkah ini diambil guna memperbarui sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika dunia kerja modern.

Ajakan tersebut disampaikan Wamenaker saat menghadiri puncak Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) yang dirangkai dengan Seminar Ketenagakerjaan bertajuk “Peluang UU Perlindungan Buruh di Era Pemerintahan Baru” di Jakarta, Minggu (7/6).

Dalam forum tersebut, Afriansyah menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk membuka ruang dialog yang inklusif bersama seluruh pemangku kepentingan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kemnaker siap bersinergi dengan dunia usaha, serikat pekerja, dan DPR RI untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan yang adaptif, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan industri masa depan,” ujar Afriansyah.

Menurutnya, partisipasi aktif dari elemen pekerja sangat krusial. Keterlibatan ini memastikan kebijakan yang dilahirkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi buruh tanpa mengesampingkan iklim investasi yang sehat dan produktif.

“Kontrol sosial dari serikat buruh yang sehat dan independen seperti KPBI sangat penting untuk menjaga agar kebijakan ketenagakerjaan tetap koridornya pada keadilan,” tambahnya.

Percepatan Reformasi Regulasi Usang
Selain UU Ketenagakerjaan, Kemnaker tengah mendorong percepatan pembaruan regulasi yang dinilai sudah usang. Beberapa di antaranya adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Uap peninggalan era kolonial.

Afriansyah menyoroti sanksi denda sebesar Rp100.000 atau kurungan tiga bulan bagi pelanggar ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tercantum dalam aturan lama. Angka tersebut dinilai sudah tidak memiliki efek jera di era modern.

“Penyempurnaan regulasi K3 adalah agenda prioritas untuk mewujudkan perlindungan pekerja yang komprehensif. Kami mendorong penerapan sanksi pidana maupun administratif yang lebih tegas agar setiap pekerja dapat beraktivitas dengan aman, sehat, dan produktif,” pungkas Wamenaker.

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Bupati Anwar Sadat Dorong Pidana Kerja Sosial Jadi Sarana Pembinaan Warga
Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif
Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik
MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Jalani Program Pemagangan
Kemnaker Siapkan Pelatihan Mekanik Mesin Kapal untuk Nelayan Banyuwangi
Stok Tinta Habis, e-KTP di Tanjab Barat Tak Bisa Dicetak! Dukcapil: Pakai KTP Digital Dulu
Kapolres Tanjab Barat Pimpin Sertijab, Kasat Narkoba dan Kasat Samapta Resmi Berganti
Kapolres Bacakan Amanat Kapolda: 8 Orang Tewas di Operasi Patuh, Zebra Siginjai 2026 Digelar 14 Hari
Berita ini 45 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:23 WIB

Bupati Anwar Sadat Dorong Pidana Kerja Sosial Jadi Sarana Pembinaan Warga

Rabu, 18 November 2026 - 10:08 WIB

Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

Rabu, 18 November 2026 - 09:57 WIB

Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

Selasa, 17 November 2026 - 18:59 WIB

MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Jalani Program Pemagangan

Selasa, 17 November 2026 - 18:02 WIB

Kemnaker Siapkan Pelatihan Mekanik Mesin Kapal untuk Nelayan Banyuwangi

Berita Terbaru

Menaker Yassierli Saat Menjadi Pembicara Utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026). (FOTO : Biro Humas Kemnaker)

Nasional

Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak

Rabu, 18 Nov 2026 - 18:24 WIB