Anggaran Cekak, Wabup Katamso Pangkas Ambisi Proyek Rp2 Triliun

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memutar otak. Di tengah lonjakan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,28 persen—tertinggi di Provinsi Jambi—daerah ini justru terbentur realitas finansial yang pahit: syahwat pembangunan tak sebanding dengan isi dompet daerah.

Saat membuka Musrenbang RKPD 2026 di Ruang Rapat Bupati, Selasa (17/02), Wakil Bupati Katamso melempar angka dingin. Dari tumpukan usulan pembangunan senilai Rp3,1 triliun, kemampuan riil keuangan daerah hanya sanggup mengucurkan Rp1,1 triliun. Artinya, ada lubang menganga sebesar Rp2 triliun yang memaksa pemerintah melakukan “diet” ketat anggaran.

“Saya minta seluruh OPD realistis. Prioritaskan program yang menyentuh dasar: jalan, jembatan, kesehatan, dan pendidikan,” tegas Katamso di hadapan para pejabat yang hadir secara hibrida. Ia mewanti-wanti agar usulan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan yang berujung PHP (Pemberi Harapan Palsu) bagi warga desa.

Katamso menekankan pentingnya sinergi dengan pusat untuk mengais Dana Transfer ke Daerah (TKD) demi menambal defisit, terutama di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang membayangi ekonomi lokal.

Selain urusan infrastruktur, dua isu krusial mencuat: sampah dan peran pemuda. Katamso menginstruksikan perombakan total sistem kelola sampah dari metode kuno open dumping menuju sanitary landfill sesuai titah Presiden. Di sisi lain, Bapperida didesak untuk tidak sekadar menjadikan aspirasi pemuda sebagai pajangan administratif, melainkan bagian integral dari dokumen perencanaan.

Tak hanya mengandalkan APBD, Katamso juga membidik dana CSR perusahaan agar lebih “waras” dan sejalan dengan prioritas daerah. Ia berharap program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi pelampung bagi ekonomi akar rumput.

“Minimal setiap desa punya satu program nyata yang terwujud. Kita tidak ingin masyarakat apatis karena usulan mereka hanya jadi dokumen usang yang terus berulang tanpa realisasi,” pungkasnya.