Anggota DPR Imbau Publik Tak Terprovokasi Isu Politik yang Memecah Belah

Lintas Tungkal

- Redaksi

Rabu, 30 Juli 2025 - 17:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Partai Demokrat Iman Adinugraha Menilai Tuduhan Keterlibatan Partainya pada isu Ijazah Mantan Presiden Jokowi sebagai Upaya Adu Domba Politik yang Merusak Demokrasi. FOTO : IST

Anggota DPR RI Partai Demokrat Iman Adinugraha Menilai Tuduhan Keterlibatan Partainya pada isu Ijazah Mantan Presiden Jokowi sebagai Upaya Adu Domba Politik yang Merusak Demokrasi. FOTO : IST

JAKARTA, 30 Juli 2025 – Anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi, Iman Adinugraha, dengan tegas membantah tuduhan yang mengaitkan partainya dengan isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dalam keterangannya kepada media, Rabu (30/7/2025), Iman menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah politik yang bertujuan memecah belah masyarakat.

“Sebagai institusi politik yang berkomitmen pada prinsip demokrasi, kami menolak dengan tegas setiap tuduhan yang tidak disertai bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Iman.

Lebih lanjut, Iman menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak memiliki kepentingan politik maupun personal untuk terlibat dalam isu tersebut. “Kami mengajak semua pihak mengedepankan fakta dan menghindari spekulasi yang dapat merusak tatanan politik yang sehat,” imbuhnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan Iman ini merupakan upaya meluruskan informasi yang beredar di media sosial dan sejumlah platform yang mengaitkan Partai Demokrat dengan dugaan ijazah palsu mantan presiden. Tuduhan tersebut muncul seiring dengan beredarnya istilah “partai biru” yang dikaitkan sebagai dalang di balik isu kontroversial tersebut.

Menepis Tuduhan “Partai Biru”

Istilah “partai biru” mulai mencuat setelah Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dalam wawancara di Kompas TV menyebut agar publik “melihat baju yang dia kenakan” terkait dalang isu ijazah palsu Jokowi, saat itu Ade mengenakan baju biru.

Iman menjelaskan bahwa penggunaan istilah “partai biru” untuk merujuk Partai Demokrat dalam konteks negatif merupakan bentuk provokasi politik yang tidak sehat. Menurutnya, upaya mengaitkan partai dengan isu yang sedang ramai diperbincangkan ini adalah bagian dari strategi politik kotor untuk mencemarkan nama baik institusi.

“Kami menolak keras upaya mengait-ngaitkan Partai Demokrat dengan isu yang tidak kami mulai dan tidak kami ketahui asal usulnya. Ini adalah manuver politik yang bertujuan mengadu domba,” ungkap politisi yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Penulis : Yoga Prana

Editor : Redaksi

Sumber Berita: Lintastungkal

Follow WhatsApp Channel lintastungkal.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Presiden Prabowo Beri ‘Kado Besar’ di May Day 2026: Dari Pengakuan Marsinah hingga Perlindungan Pekerja Digital
Menaker: Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja melalui Regulasi Pembatasan Alih Daya
Pemerintah Tegaskan Kebijakan Propekerja Lewat Regulasi dan Program Ketenagakerjaan
Menaker: Kesehatan Mental Kini Wajib Masuk Standar SMK3 Perusahaan
Presiden Prabowo Subianto Lantik Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Baru
Menaker Yassierli: Pelatihan Vokasi 2026 Fokus Cetak SDM Kompeten dan Siap Kerja
Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja
KPK Kembali Guncang Jawa Timur: Bupati Tulungagung GSW Terjaring Operasi Tangkap Tangan
Berita ini 73 kali dibaca
Dilarang Mengambil dan/atau Menayangkan Ulang Sebagian Atau Keseluruhan Artikel di atas untuk Konten Akun Media Sosial Komersil Tanpa Seizin Redaksi.

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 23:05 WIB

Presiden Prabowo Beri ‘Kado Besar’ di May Day 2026: Dari Pengakuan Marsinah hingga Perlindungan Pekerja Digital

Jumat, 1 Mei 2026 - 00:35 WIB

Menaker: Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja melalui Regulasi Pembatasan Alih Daya

Kamis, 30 April 2026 - 17:47 WIB

Pemerintah Tegaskan Kebijakan Propekerja Lewat Regulasi dan Program Ketenagakerjaan

Rabu, 29 April 2026 - 00:24 WIB

Menaker: Kesehatan Mental Kini Wajib Masuk Standar SMK3 Perusahaan

Senin, 27 April 2026 - 18:56 WIB

Presiden Prabowo Subianto Lantik Sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Baru

Berita Terbaru