Bupati Tanjab Barat dan Wabup Hadiri Paripurna DPRD Mendengarkan Pidato Presiden

KUALA TUNGKAL – Bupati H. Anwar Sadat dan Wabup Hairan hadiri Rapat Paripurna (Rapurna) DPRD Kabupaten Tanjab Barat mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui media elektronik dalam rangka menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI, Senin (16/8/21).

Pertama Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian Laporan kinerja Lembaga lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT RI Ke 76 tahun dan kedua, Pidato presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2022 beserta Nota keuangannya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, H. Abdullah, SE didampingi Ketua Ahmad Jahfar dan Wakil Ketua Sjafril Simamora, turut dihadiri Kapolres Tanjab Barat AKBP. Muharman Arta, S.I.K, Dandim 0419/Tanjab, Letkol, Inf. Erwan Susanto dan jajaran Forkopimda lainnya.

Hadir juga Sekretaris Daerah beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat, Pimpinan Perbankan, BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal dan tamu undangan lainnya.

Bupati H. Anwar Sadat dalam wawancaranya usai mengikuti kegiatan paripurna mengatakan dalam konteks kemerdekan, bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan, terutama di tengah kondisi pandemi seperti ini.

Bupati juga mengajak semua pihak dapat memaknai Ulang Tahun RI dengan saling bahu membahu untuk bekerjasama menghadapi kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ini.

“Implementasi Program-program bisa dapat tercapai, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti yang disampaikan Peesiden RI dalam pidato kenegaraan. Selanjutnya, untuk percepatan program pembangunan yang bisa dilakukan di beberapa Daerah terutama Daerah Tanjung Jabung Barat,” ujar Bupati.

Berikut Enam fokus utama Pemerinrah dalam kebijakan APBN 2022 yang berhasil dikutip dari yang disampaikan Presiden.

1. Melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
2. Menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
5. Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
6. Mmelanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.(*)