LIVE
Komisi II DPRD Dorong Pemkab Tanjabbar Beli Mesin PCR Besok, Sejumlah Pelanggan PLN di Wilayah Ini Alami Pemadaman Listrik Dewan Minta Pemkab Tanjabbar Kaji Ulang Kontrak PetroChina Satgas Covid-19 Buka Rekrutmen Tracer Covid-19 Posko Satgas Desa/Kelurahan 11 Provinsi, Tertarik? Bupati Anwar Sadat Pimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi

Home / Pilkada

Minggu, 7 Februari 2021 - 12:52 WIB

Kemendagri Harap 17 Februari Semua Kepala Daerah Pemenang Pilkada 2020 Sudah Dilantik

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

NASIONAL – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, berharap pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020 sudah digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.

Namun, kata dia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan tersebut.

“Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa,” kata Akmal di Gedung Negara Grahadi Surabaya seperti dikitip kompas.com, Jumat (05/02/21) malam.

BACA JUGA :  Komisi II DPRD Dorong Pemkab Tanjabbar Beli Mesin PCR

Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

“Kami ingin menghindari terlalu banyak penjabat kepala daerah,” ujar Akmal.

Soal teknis pelantikan, pihaknya juga mewacanakan pelantikan kepala daerah secara virtual oleh gubernur untuk menghindari kerumunan.

BACA JUGA :  Harumkan Nama Daerah, Bupati Tanjab Barat Berikan Apresiasi Kepada Agit Atlet Panahan Difabel

Jadi, kepala daerah yang dilantik berada di kabupaten atau balai kota masing-masing daerah, sementara gubernur melantik dari tempat berbeda.

“Kami wacanakan pelantikan kepala daerah serentak secara virtual untuk menghindari kerumunan, hal itu tidak melanggar undang-undang,” ucap dia.

Diketahui, Desember 2020 lalu, 270 daerah menggelar pilkada serentak, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

BACA JUGA :  Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Level 4 sampai 9 Agustus

Dari jumlah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi 132 permohonan gugatan hasil sengketa pilkada.

Dari 132 gugatan yang telah diregistrasi, terdapat tujuh permohonan perkara sengketa pilkada level gubernur/wakil gubernur.

Lalu, 112 permohonan gugatan hasil Pilkada bupati/wakil bupati dan 13 permohonan perselisihan Pilkada wali kota/wakil wali kota.(Edt)

Share :

Baca Juga

Pilkada

Bawaslu Provinsi Jambi Soroti Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Pakai Uang Formulir

Pilkada

Tiga Paslon Pilkada Tanjabbar Deklarasi Kampanye Damai

Pemerintahan

Bupati Safrial Apresaisi Launching Tahapan Pilbup Tahun 2020

Pilkada

Data Pemilih Pemula Pilkada 2020 di Tanjabbar Capai 1.324 Orang

Berita

KPU Tanjab Barat Musnahkan Ratusan Soal Tes Tertulis Calon Anggota PPK

Pilkada

Besok, KPU Tanjabbar Gelar Pleno Tertutup Penetapan Paslon Pilkada 2020

Pilkada

Begini Teknik Pencabutan Nomor Urut Paslon Pilkada Tanjabbar 2020 Esok

Pilkada

Debat Cakada Tanjabbar, KPU Libatkan 5 Akademisi