NASIONAL – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, berharap pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020 sudah digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu.
Namun, kata dia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan tersebut.
“Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa,” kata Akmal di Gedung Negara Grahadi Surabaya seperti dikitip kompas.com, Jumat (05/02/21) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami ingin menghindari terlalu banyak penjabat kepala daerah,” ujar Akmal.
Soal teknis pelantikan, pihaknya juga mewacanakan pelantikan kepala daerah secara virtual oleh gubernur untuk menghindari kerumunan.
Jadi, kepala daerah yang dilantik berada di kabupaten atau balai kota masing-masing daerah, sementara gubernur melantik dari tempat berbeda.
“Kami wacanakan pelantikan kepala daerah serentak secara virtual untuk menghindari kerumunan, hal itu tidak melanggar undang-undang,” ucap dia.
Diketahui, Desember 2020 lalu, 270 daerah menggelar pilkada serentak, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Dari jumlah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi 132 permohonan gugatan hasil sengketa pilkada.
Dari 132 gugatan yang telah diregistrasi, terdapat tujuh permohonan perkara sengketa pilkada level gubernur/wakil gubernur.
Lalu, 112 permohonan gugatan hasil Pilkada bupati/wakil bupati dan 13 permohonan perselisihan Pilkada wali kota/wakil wali kota.(Edt)
