LIVE TV
DPD PKS Tanjab Barat Bagikan 1.000 Takjil pada Warga Kuala Tungkal Pandemi, Kemenag Imbau Masyarakat Segerakan Bayar Zakat Fitrah Berikut Pengurus DPD PAN Tanjab Barat Periode 2020-2025 Jual Nomor Togel Lewat Whatsapp, Pria 41 Tahun Diciduk Polisi Nekat Bawa Pemudik, Satu Bus Diputar Balik Arah di Pos Penyekatan Tanjab Barat ke Pekan Baru

Home / Nasional

Minggu, 7 Februari 2021 - 00:01 WIB

Mendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Kepala Daerah

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KUALA TUNGKAL – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengatakan, pihaknya menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Plh Bupati dan Wali Kota yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Februari 2021.

Plh ini akan bertugas sampai dilantiknya penjabat Bupati/Wali Kota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih.

BACA JUGA :  Bupati Tanjabbar Gelar Audiensi dan Silaturrahmi dengan Organisasi Media dan Wartawan

Demikian itu disampaikan dalam Surat Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Akmal Malik yang ditujukan kepada Gubernur atau daerah yang masih melaksanakan Pilkada.

Dalam surat itu disebutkan sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala darah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Darah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat Penjabat Kepala Darah.

BACA JUGA :  Audiensi dengan Komisi V DPR-RI, Anwar Sadat ; Kami Butuh Dukungan Pusat

Disebutkan juga hal itu untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Februari 2021 dan tidak ada sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi (MK).(*)

Share :

Baca Juga

Advetorial

Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi di KPK, Safrial Siap Bersinergi Berantas Korupsi

Nasional

Anak Lahir di Luar Nikah Bisa Punya Akta Kelahiran, Begini Penjelasannya

Nasional

Wartawan Jangan Terlena Dengan Istilah Kemerdekaan Pers

Berita

Ini Jadwal dan Tempat SKD CPNS 9 Kabupaten Kota di Provinsi Jambi

Berita

Waspada, BMKG Sebut Jambi Masih Berpotensi Hujan Lebat

Berita

Pansel STP Rayon Daerah Tanjab Barat Musnahkan Soal Tes Akademik

Nasional

Vaksinasi C-19 Guru hingga Dosen Dimulai Rabu Ini

Daerah

Kasdam II/SWJ Sambut Jenazah Serda Rikson Yang Gugur Di Papua