LIVETV
BMKG Jambi Keluarkan Peringatan Dini Cuaca 7 Desember 2021 Untuk Wilayah Ini Saat Nataru, Lokasi Wisata Diminta Mengedepankan Prokes Polisi tetapkan Ayah dan Anak Tersangka Pembunuhan Mayat Terikat Tali di Bungo Polda Jambi Terima Bantuan 1 Unit Mobil PCR dari Pusdokkes Mabes Polri Aidi Hatta Imbau Warga Kunjungi Objek Wisata Kabupaten Sendiri

Home / Nasional

Minggu, 7 Februari 2021 - 00:01 WIB

Mendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Kepala Daerah

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KUALA TUNGKAL – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengatakan, pihaknya menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Plh Bupati dan Wali Kota yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Februari 2021.

Plh ini akan bertugas sampai dilantiknya penjabat Bupati/Wali Kota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih.

BACA JUGA :  Aidi Hatta Imbau Warga Kunjungi Objek Wisata Kabupaten Sendiri

Demikian itu disampaikan dalam Surat Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Akmal Malik yang ditujukan kepada Gubernur atau daerah yang masih melaksanakan Pilkada.

Dalam surat itu disebutkan sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala darah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Darah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat Penjabat Kepala Darah.

BACA JUGA :  Saat Nataru, Lokasi Wisata Diminta Mengedepankan Prokes

Disebutkan juga hal itu untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Februari 2021 dan tidak ada sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi (MK).(*)

Share :

Baca Juga

Nasional

Jenderal Andika Perkasa disebut Paling Berpeluang Jadi Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto

Nasional

Kadispen AD Terima Kunjungan Kadispen AU Marsma

Nasional

Jangan Ketinggalan Gowes Sosial Bersama Wakasad dan Bukit Barisan Gowes Ranah Minang di Padang Besok

Nasional

Estimasi Jadwal Tes SKB CPNS 2019 Hingga Kapan Waktu Pemberkasan

Nasional

KONI dan PWI Pusat Sambut Baik Peluncuran Aplikasi SPORTBLOCK

Nasional

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1.673 Bal Rokok Ilegal

Covid-19

Kasus Meninggal Karena COVID-19 Paling Banyak Usia 30-59 Tahun

Nasional

Asrama Haji Resmi Jadi RS Darurat Penampungan Pasien Covid-19