LIVE TV
Terduga Pelaku Pembunuhan Janda di Kebun Karet Ditangkap Polisi Tingkatkan Kualitas Kelompok Tani, PetroChina Gandeng FP UNJA Berikan Pelatihan Pembuatan 3-Bio Wabup Hairan Ikuti Rakor Kebijakan Fasikitasi Komda Lansia Provinsi Jambi Kapolda Jambi Tinjau Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Grand Malioboro Prajurit Korem 042 Gapu Dukung Penanganan PPKM di Kota Jambi

Home / Nasional

Minggu, 7 Februari 2021 - 00:01 WIB

Mendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Kepala Daerah

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

FOTO : Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

KUALA TUNGKAL – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengatakan, pihaknya menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Plh Bupati dan Wali Kota yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Februari 2021.

Plh ini akan bertugas sampai dilantiknya penjabat Bupati/Wali Kota atau dilantiknya Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih.

Demikian itu disampaikan dalam Surat Nomor 120/738/OTDA tanggal 3 Februari 2021 tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Akmal Malik yang ditujukan kepada Gubernur atau daerah yang masih melaksanakan Pilkada.

BACA JUGA :  SKK Migas-PetroChina Perbesar Keterlibatan Industri Dalam Negeri di Hulu Migas

Dalam surat itu disebutkan sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala darah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Darah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat Penjabat Kepala Darah.

BACA JUGA :  Wabup Hairan Serahkan Bantuan Kebakaran di Kelagian

Disebutkan juga hal itu untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Februari 2021 dan tidak ada sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi (MK).(*)

Share :

Baca Juga

Berita

Perubahan Passing Grade Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2019 Kudu Difahami

Berita

Jadwal Tes SKD CPNS 2019 Akan Diumumkan Besok

Nasional

Mumpung Physical Distancing, BPS Tanjabbar Imbau Jangan Lupa Isi Sensus Penduduk 2020 Online

Nasional

Bagi Takjil Buka Puasa, Ketum KNPI Ajak Pemuda Berlomba Buat Kebaikan

Nasional

Perkembangan Covid-19 di Secapa AD Hari Ini Berkurang Lagi 22 Kasus

Nasional

Besok, Panduan New Normal Kerja ASN Akan Diterbitkan

Pendidikan

STP Jakarta Resmi Buka Pendaftaran Calon Taruna Baru 2020/2021 Online

Berita

Peserta Tes SKD CPNS 2019 Jambi Harus Fahami Aturan Ini