JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun 2027.
Ratusan komponen tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
- Makanan: 177 item.
- Kesehatan dan pendidikan: 22 item.
- Kebutuhan pokok lainnya: 54 item.
- Perumahan atau tempat tinggal: 15 item.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, komponen tersebut digunakan untuk menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja, mulai dari kebutuhan makanan hingga tempat tinggal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).
Penghitungan KHL dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.
KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Selain kebutuhan hidup pekerja, pemerintah juga memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.
Dalam penentuan upah minimum 2027, pemerintah menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.
Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Kemnaker juga mengingatkan pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah upah minimum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Sementara korporasi dapat dikenai denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.**
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker












Komentar