Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Upah Minimum 2027

Lintas Tungkal

- Redaksi

Minggu, 22 November 2026 - 17:44 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (FOTO : Dok. Biro Humas Kemnaker)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (FOTO : Dok. Biro Humas Kemnaker)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penghitungan upah minimum tahun 2027.

Ratusan komponen tersebut dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

  • Makanan: 177 item.
  • Kesehatan dan pendidikan: 22 item.
  • Kebutuhan pokok lainnya: 54 item.
  • Perumahan atau tempat tinggal: 15 item.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, komponen tersebut digunakan untuk menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja, mulai dari kebutuhan makanan hingga tempat tinggal.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Penghitungan KHL dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.

KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Selain kebutuhan hidup pekerja, pemerintah juga memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.

Dalam penentuan upah minimum 2027, pemerintah menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1.

Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai ketentuan.

Penetapan UMP paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Kemnaker juga mengingatkan pengusaha dilarang membayar pekerja di bawah upah minimum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Sementara korporasi dapat dikenai denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.**

Editor : Tim Redaksi

Sumber Berita: Biro Humas Kemnaker

Jangan Lewatkan Informasi Terkini! Ikuti Saluran WhatsApp LintasTungkal.com untuk Mendapatkan Update Berita Terbaru, Cepat dan Terpercaya. Ikuti

Berita Terkait

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud
Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026
Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan
Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare
Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan
Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan
Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan
Berita ini 9 kali dibaca
HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Dilarang keras menyadur, menggandakan, atau mendistribusikan ulang dalam bentuk apa pun untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi. Kami tidak segan mengambil langkah hukum bagi pihak yang melanggar.

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 17:44 WIB

Kemnaker Jelaskan 268 Komponen Kebutuhan Hidup Layak Untuk Upah Minimum 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 19:01 WIB

Lebih dari Empat Dekade! Gagasan Habitat Kedua Badak Jawa Belum Juga Terwujud

Sabtu, 21 November 2026 - 18:01 WIB

Polda Metro Buka Suara, Kasus Cakra Adi Negara Tak Terkait Tokoh Publik

Sabtu, 21 November 2026 - 09:29 WIB

Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 09:23 WIB

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

Berita Terbaru