Singkatnya, bukan tidak mungkin penjaga pantai China akan menggunakan dasar UU tersebut saat berhadapan dengan penjaga pantai Indonesia di Natuna.
Kini, peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat dinanti. Ketua umum Partai Gerindra itu setidaknya harus segera buka suara dan melancarkan aksi protes pada China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo juga bisa menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN lain yang turut bersinggungan dengan China.
Tentu publik akan semakin kecewa jika Prabowo diam. Apalagi jika kembali beralasan bahwa Menhan tidak boleh banyak bicara karena kerahasiaan merupakan bagian penting dalam masalah keamanan.
Kekecewaan itu sendiri merupakan akumulasi dari sikap diam purnawirawan TNI bintang tiga tersebut atas sejumlah kasus yang melibatkan China.
Mulai dari penemuan seaglider yang diduga milik China di perairan Selayar, Sulawesi Selatan hingga masuknya kapal survei China ke wilayah Indonesia tanpa menyalakan AIS.
Kegagahan Prabowo yang pada waktu kampanye pilpres lalu menggebrak-gebrak meja seolah sirna saat berhadapan dengan China.
Anak buah Prabowo bahkan lamban dalam merespon kedua ancaman kedaulatan tersebut.
Setidaknya dalam kasus ini Prabowo jangan lagi diam. Dia harus berdiri tegak di garda depan layaknya seorang penjaga kedaulatan negara.
Mantan Danjen Kopassus itu harus lantang menyatakan protes pada China. Jangan malah bilang “kita cool, kita santai”.
Prabowo harus menjaga marwahnya agar tidak kalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang tegas dan berani menenggelamkan kapal asing pelanggar kedaulatan negara.(Edt)
Sumber: pojoksatu.id
Halaman : 1 2