LIVE TV
Tidak Terawat, Akses Jembatan Hutan Mangrove Pangkal Babu pada Ambrol Segera Hadir HP Samsung M62 Usung Batre 7000 mAh Warga Bahar Selatan Serahkan Senpi Rakitan ke Polisi Imbas Penundaan Haji, Sejumlah JCH Tanjab Barat Tarik Setoran BPIH Terjaring Razia Prokes, Puluhan Warga Didenda

Home / Nasional

Selasa, 26 Januari 2021 - 00:43 WIB

Ketegangan di Laut China Selatan, Menhan Jangan Diam

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

JAKARTA – Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara yang acapkali diklaim oleh China.

China sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus.

Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, China kini lebih agresif dengan mengizinkan penjaga pantai atau coast guard mereka untuk menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negeri tirai bambu.

BACA JUGA :  Imbas Penundaan Haji, Sejumlah JCH Tanjab Barat Tarik Setoran BPIH

Izin itu telah disahkan oleh badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah UU Penjaga Pantai pada Jumat (22/01/21) lalu.

UU dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim China.

Selain itu, UU juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara “sesuai kebutuhan” untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.

Bagi Indonesia, UU ini merupakan ancaman. Sebab Indonesia dan China terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna Utara.

BACA JUGA :  HNW : Rencana Pajaki Sembako dan Jasa Pendidikan oleh Pemerintah Tak Sesuai Pancasila

Di mata Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari ZEE di Natuna Utara yang menjorok ke China. Sementara China mengklaim sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada sembilan garis putusnya.

Secara hukum internasional, klaim China memang tidak berdasar. Tapi yang harus jadi catatan adalah China merupakan negara pemegang hak veto di PBB.

Share :

Baca Juga

Berita

16 Pelamar CPNS 2019 di Tanjabbar Masuk Kategori P1/TL

Nasional

Demi Angkat Guru Honorer Jadi ASN, Komisi X Buka Opsi Revisi UU ASN

Nasional

Pemerintah Akan Keluarkan PP Karantina Wilayah; Toko, Warung, dan Supermarket Dilarang Tutup

Nasional

Korupsi Bansos Covid-19, Variatif Rp10.000 Per Paket Sembako

Nasional

Menurut KSP, Tiga Lembaga Ini Termasuk yang akan Dibubarkan Jokowi

Nasional

Ini Tiga Jenderal Kandidat Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Nasional

Kasad Pimpin Sertijab Koorsahli Kasad dan Danpuspomad

Nasional

Sumut Tuan Rumah Munas XIII BKPRMI