LIVE TV
Update Ranking Alexa 37 Media Online di Jambi, 5 Maret 2021 Bupati Tanjabbar Bersama Kapolda Jambi Cek Embung Air di Muntialo Danrem 042 Gapu Minta Perusahaan Perkebunan Sinergi Dalam Pengendalian Karhutla Kapolres Tanjabtim : Identitas Mayat Tinggal Tulang Dalam Pick Up di Kanal WKS Tunggu Hasil Forensik Ketua TP PKK Tanjab Barat Kunjungi Anak Menderita Gizi Buruk di RSUD KH Daud Arif

Home / Nasional

Selasa, 26 Januari 2021 - 00:43 WIB

Ketegangan di Laut China Selatan, Menhan Jangan Diam

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

JAKARTA – Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara yang acapkali diklaim oleh China.

China sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus.

Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, China kini lebih agresif dengan mengizinkan penjaga pantai atau coast guard mereka untuk menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negeri tirai bambu.

BACA JUGA :  Update Ranking Alexa 37 Media Online di Jambi, 5 Maret 2021

Izin itu telah disahkan oleh badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah UU Penjaga Pantai pada Jumat (22/01/21) lalu.

BACA JUGA :  Bupati Anwar Sadat Apresiasi Polres Tanjab Barat Dalam Penanganan Karhutla

UU dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim China.

Selain itu, UU juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara “sesuai kebutuhan” untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.

Bagi Indonesia, UU ini merupakan ancaman. Sebab Indonesia dan China terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna Utara.

BACA JUGA :  Wabup Hairan Ajak Semua Elemen Sinergi Cegah Karhutla

Di mata Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari ZEE di Natuna Utara yang menjorok ke China. Sementara China mengklaim sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada sembilan garis putusnya.

Secara hukum internasional, klaim China memang tidak berdasar. Tapi yang harus jadi catatan adalah China merupakan negara pemegang hak veto di PBB.

Share :

Baca Juga

Info Penting

Polsek Tungkal Ilir Gelar Sosialisasi Pra Tes Seleksi Calon Anggota Polri

Olahraga

Kick Off LIPESIA Zona Provinsi Jambi Diundur dan Batal Di Tanjab Barat

Covid-19

Kasus Meninggal Karena COVID-19 Paling Banyak Usia 30-59 Tahun

Nasional

Bagaimana Tahapan Seleksi CPNS 2018

Nasional

47 Satgas TMMD ke 109 Berikan Pengabdian Untuk Negeri di Ujung Tahun 2020

Daerah

Kasdam II/SWJ Sambut Jenazah Serda Rikson Yang Gugur Di Papua

Nasional

Jangan Ketinggalan Gowes Sosial Bersama Wakasad dan Bukit Barisan Gowes Ranah Minang di Padang Besok

Nasional

Menurut KSP, Tiga Lembaga Ini Termasuk yang akan Dibubarkan Jokowi