indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Innova Seruduk Truk Sawit, Begini Nasib Sopir dan Penumpangnya Pemkab Batanghari Kembali Terima WTP Pelatihan Anyaman Purun Masuk Desa Diharapkan Meningkatkan Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Sekda Provinsi Jambi Buka Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Kapolres Muaro Jambi Terima Kunjungan Supervisi Slog Polri

Home / Nasional

Selasa, 26 Januari 2021 - 00:43 WIB

Ketegangan di Laut China Selatan, Menhan Jangan Diam

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

JAKARTA – Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara yang acapkali diklaim oleh China.

China sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus.

Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, China kini lebih agresif dengan mengizinkan penjaga pantai atau coast guard mereka untuk menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negeri tirai bambu.

BACA JUGA :  Polres Bungo Buka Bengkel Gratis Layani Pelanggar Knalpot Brong

Izin itu telah disahkan oleh badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah UU Penjaga Pantai pada Jumat (22/01/21) lalu.

UU dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim China.

Selain itu, UU juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara “sesuai kebutuhan” untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.

Bagi Indonesia, UU ini merupakan ancaman. Sebab Indonesia dan China terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna Utara.

BACA JUGA :  Pengukuhan Pemangku Adat dan Pelantikan Ketua PKK Desa se Kecamatan Jaluko

Di mata Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari ZEE di Natuna Utara yang menjorok ke China. Sementara China mengklaim sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada sembilan garis putusnya.

Secara hukum internasional, klaim China memang tidak berdasar. Tapi yang harus jadi catatan adalah China merupakan negara pemegang hak veto di PBB.

Share :

Baca Juga

Nasional

Jangan Asal Posting, Polisi Sudah Tangani 72 Kasus Terkait Postingan Hoaks Corona

Nasional

1000 Vaksin, Sinergi TNI AD dengan Kimia Farma

Nasional

Cegah Covid-19, Polri Keluarkan Telegram Penyemprotan Disinfektan Serentak Se-Indonesia 31 Maret

Nasional

Wadul, Kepala BKN  Bilang Mungkin Saja 10 Tahun ke Depan PNS Tak Lagi Dibutuhkan

Nasional

Satu Pegawai KPU Positif Covid-19

Nasional

Dengan Wajah Diperban Ketum KNPI Hadiri Sidang Ferdinand Hutahaean

Nasional

Ini Tanggal Pencairan THR dan Gaji ke-13 Sesuai SE Mendagri

Nasional

Penguatan Pembangunan Infrastruktur, PLN Gandeng TNI AD