LIVE
Danrem 042/Gapu Hadiri Peresmian Kenaikan Status Rumkit Bratanata Jambi Pohon dan Tanaman Sekitar Jaringan Listrik Akan dilakukan Pemangkasan Bupati Perintahkan Inspektorat Imbau OPD Penuhi Dokumen Diminta BPK Tinjau Arena dan Pemondokan Kafilah, Hairan : Persiapan MTQ Sudah 93 Persen 148 PNS di Tanjabbar Masuk Masa Pensiun, Paling Banyak Tenaga Guru

Home / Nasional

Selasa, 26 Januari 2021 - 00:43 WIB

Ketegangan di Laut China Selatan, Menhan Jangan Diam

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

FOTO : Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Ist

JAKARTA – Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan tidak boleh lagi dianggap sepele. Pemerintah harus mulai tegas dalam upaya mempertahankan kedaulatan wilayah, khususnya di Laut Natuna Utara yang acapkali diklaim oleh China.

China sendiri tampaknya mulai jumawa dalam mengklaim wilayah laut tradisionalnya yang didasarkan pada 9 garis putus-putus.

Tidak hanya mengabaikan hukum dan perjanjian internasional, China kini lebih agresif dengan mengizinkan penjaga pantai atau coast guard mereka untuk menembak kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah negeri tirai bambu.

BACA JUGA :  TNI Buka Pendaftaran Calon Perwira Prajurit Karir 2021 Lulusan D4-S1, Ini Persyaratan dan Ketentuannya

Izin itu telah disahkan oleh badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dalam sebuah UU Penjaga Pantai pada Jumat (22/01/21) lalu.

BACA JUGA :  148 PNS di Tanjabbar Masuk Masa Pensiun, Paling Banyak Tenaga Guru

UU dibuat dengan dalih untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim China.

Selain itu, UU juga memberdayakan penjaga pantai untuk membuat zona eksklusi sementara “sesuai kebutuhan” untuk menghentikan kapal dan personel lain masuk.

Bagi Indonesia, UU ini merupakan ancaman. Sebab Indonesia dan China terlibat tumpang tindih klaim wilayah laut di Laut Natuna Utara.

BACA JUGA :  Gubernur Jambi Kukuhkan Himpunan Keluarga Sa'adatuddaren Periode 2021-2024

Di mata Indonesia, wilayah itu merupakan bagian dari ZEE di Natuna Utara yang menjorok ke China. Sementara China mengklaim sebagai traditional fishing ground yang didasarkan pada sembilan garis putusnya.

Secara hukum internasional, klaim China memang tidak berdasar. Tapi yang harus jadi catatan adalah China merupakan negara pemegang hak veto di PBB.

Share :

Baca Juga

Berita

Jadwal Tes SKD CPNS Tanjab Barat Dikabarkan Diundur

Daerah

Kasdam II/SWJ Sambut Jenazah Serda Rikson Yang Gugur Di Papua

Nasional

Kasad Terima Hibah 6 Ambulance dari PT. Tebu Mas untuk RS TNI AD

Pilkada

Kampanye Pilkada 2020 Bertema Penanganan Covid-19

Nasional

Pendemi Covid-19, Polri Perpanjang Pelaksanaan Operasi Ketupat

Nasional

Telah Ditandatangani, Ini Aturan Lengkap SKB Pedoman Implementasi UU ITE

Nasional

Resmi, Pendaftaran CPNS Dibuka Mulai 11 November 2019

Nasional

PDIP Baru Keluarkan Dukung 1 Paslon di Pilkada Jambi