Mangrove Pangkal Babu; Janji Pusat dan Harapan Daerah, Akankah Segera Terealisasi?

Tantangan Nyata yang Terabaikan

Proposal yang diajukan mencakup tiga poin utama:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan.
2. Rehabilitasi lanskap mangrove.
3. Peningkatan mata pencaharian masyarakat lokal.

Ketiga poin ini terdengar ideal, namun implementasinya di lapangan kerap kali menghadapi benturan. Penguatan kelembagaan sering kali mandek akibat ego sektoral antar-dinas. Rehabilitasi mangrove kerap gagal jika tidak disertai perawatan jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ekonomi masyarakat pesisir masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dan belum terlihat peta jalan (roadmap) yang jelas dari pemerintah daerah.

Keterlibatan akademisi seperti Prof. Dr. Ir. Rosyani (Kepala Pusat Lingkungan Hidup LPPM UNJA) memang memberikan harapan adanya kajian ilmiah yang matang. Namun sekali lagi, secanggih apa pun kajian akademis dan sejauh apa pun pejabat berjalan menyusuri lumpur Pangkal Babu, tolok ukur utamanya adalah aksi nyata.

Masyarakat Tanjung Jabung Barat kini tidak lagi membutuhkan pujian pejabat tentang keindahan mangrove Pangkal Babu. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa hutan mangrove tersebut benar-benar dilindungi dari kerusakan, dan ekonomi warga sekitar benar-benar terangkat—bukan sekadar dijadikan objek peninjauan demi mencairkan anggaran negara.**