indexexchange.com, 192806, RESELLER, 50b1c356f2c5c8fc smaato.com, 1100042823, RESELLER, 07bcf65f187117b4 opera.com, pub5766157273984, DIRECT, 55a0c5fd61378de3 pubmatic.com, 158565, RESELLER, 5d62403b186f2ace yahoo.com, 58935, RESELLER, e1a5b5b6e3255540 appnexus.com, 13227, RESELLER
    LIVETV
Antisipasi Gangguan, Petugas PLN ULP Kuala Tungkal Melakukan Pembebasan Tanam Tumbuh Antusias Masyarakat Tinggi, 95 Peserta Calon Staf Baznas Mengikuti Seleksi Tertulis Al Haris Lantik Direktur RSUD Raden Mattaher dan 3 Kepala OPD Derita Petani di Muaro Jambi, Tak Ada Jembatan Angkut Sawit Pakai Sampan Ini 7 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Hingga September 2022

Home / Provinsi Jambi

Jumat, 18 Februari 2022 - 12:04 WIB

Pemprov Jambi Komitmen Bangun Kesejahtraan Sosial

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi.

Hal itu ditegaskan Gubernur Jambi Al Haris saat membuka Rapat Koordinasi Sosial se Provinsi Jambi Tahun 2022 di Hotel Shang Ratu Jambi, Kamis (17/02/22).

Rakor ini merupakan upaya kita dalam memperkuat komitmen dan sinergi bersama dalam membangun kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi dan Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, angka kemiskinan di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 8,07% (293,86 ribu orang) pada Maret 2021, menjadi 7,67% (279,86 ribu orang) pada September 2021, atau berkurang 14 ribu orang, dimana angka kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 7,67% berada dibawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,71 %, mengingat kasus covid-19 saat ini masih dinamis.

Pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan antisipasi termasuk dampaknya terhadap permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. Satu hal mendasar agar penanganan masalah sosial tepat sasaran, adalah update (pembaharuan) dan validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Berdasarkan evaluasi kami sejak tahun 2019 hingga 2021, seluruh Kabupaten/Kota telah melaksanakan verifikasi dan validasi (verval) data, namun pelaksanaan verval ini akan lebih efektif jika didukung dengan anggaran. Pada tahun 2020, ada 7 Kabupaten/Kota yang menganggarkan dan melaksanakan verval DTKS, sedangkan 4 Kabupaten belum dan untuk 2021, sebanyak 8 Kabupaten/Kota telah menganggarkan sedangkan 3 Kabupaten lainnya belum,” kata Al Haris.

BACA JUGA :  Soal Rehab Rumah Korban Kebakaran Sekda : Kita Akan Konsultasikan dengan BPKP

Dia menekankan penganggaran verval DTKS sifatnya wajib karena merupakan prioritas utama dan sangat mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, dimana penerima manfaat dari berbagai program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib masuk dalam DTKS.

“Berbagai regulasi menekankan penganggaran Verval DTKS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, mulai dari Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Surat Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. SK 3 Menteri ini, salah satu klausulnya menekan bahwa Kementerian Keuangan dapat mengenakan sanksi Dana Transfer Umum jika Bupati/Walikota tidak menganggarkan,” tegasnya.

Al Haris menyebutkan melalui DTKS yang valid dan update, program penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian bersama adalah perbaikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) DTKS dan penerima bantuan seperti PKH, Program Sembako, Program Bansos Tunai (BST), dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

BACA JUGA :  Impian Prajurit TNI Miliki Rumah Pribadi Terwujud, Danrem Gapu Serahkan Kunci

“Kerjasama dan sinergitas yang baik dengan seluruh lintas sektor termasuk Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota harus terus kita tingkatkan. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi yang terus konsisten menganggarkan verifikasi dan validasi DTKS setiap tahunnya,”ungkap Al Haris.

Dia berharapkan dapat melakukan sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kerja sama antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, serta peningkatan partisipasi semua pihak termasuk potensi dan dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pendamping PKH, Tagana (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan lain-lain, kontribusi swasta (CSR), tokoh masyarakat dan adat, dalam upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jambi.

“Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta Rakor untuk menggunakan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh, dalam memberikan masukan dan saran konstruktif guna menghasilkan rumusan rakor yang sangat berarti bagi pembangunan kesejahteraan sosial.(Adv)

Share :

Baca Juga

Provinsi Jambi

Danrem 042 Gapu Bersama Gubernur dan Forkompimda Ikuti Upacara HUT ke-75 TNI Secara Virtual

Provinsi Jambi

274 Calon Tamtama PK TNI AD Ikuti Sidang Parade di Korem 042/Gapu Jambi

Provinsi Jambi

Pjs Gubernur : Hari Pertama Libur Panjang di Jambi Tidak Ada Lonjakan yang Signifikan

Provinsi Jambi

Korem 042/Gapu Bersama IKA SMAN 3 Jambi Peduli Vaksinasi

Daerah

Danrem 042 Gapu Pimpin Upacara Hari Pramuka ke 59 Tahun 2020

Provinsi Jambi

Aneh, Kunker di Jambi Menteri Pertanian Usir Jurnalis dari Lokasi Acara

Provinsi Jambi

Syahruddin Resmi Gantian H. Anwar Sadat di DPRD Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

35 Ribu Hektar Lahan Bekas Karhutla di Jambi Diambil Alih TNI-AD